Repelita Jakarta - Akademisi sekaligus aktivis pergerakan Ubedilah Badrun menegaskan bahwa aliansi masyarakat tidak menganggap pertemuan dengan pihak Istana Wakil Presiden sebagai hal penting.
Pihaknya menilai tuntutan penegakan konstitusi terkait keabsahan dokumen persyaratan pencalonan kepemimpinan nasional kini berada di ranah pengawasan legislatif.
ADVERTISEMENT
Langkah mendorong penggunaan hak angket di parlemen tersebut dibahas melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV dalam program Madilog.
"apa ada usaha dari koalisi untuk bertemu dengan wakil presiden untuk menyampaikan pendapat kami juga enggak merasa itu penting dia" kata Deklarator Barisan Oposisi Indonesia Ubedilah Badrun.
Pihaknya berpandangan bahwa pembuktian materiil atas persoalan administrasi pemilu lebih tepat diuji secara transparan di hadapan perwakilan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.
"sebetulnya mesti jujur kalau dia salah diakui kesalahan itu he lalu mundur dari jabatannya" tegas Ubedilah Badrun mengenai opsi pertanggungjawaban etis bagi seorang pejabat publik.
Sejauh ini, tim delegasi sipil telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pengurus pusat partai politik di parlemen untuk menyamakan pandangan hukum.
"perjalanan koalisi ini sudah ke partai mana aja sejauh ini sudah tiga partai ya pertama ke Golkar he kemudian ke PKS kemudian ke PKB H menyusul insyaallah dengan Partai Demokrat" rinci Ubedilah Badrun.
Ia menilai pimpinan fraksi memahami kegelisahan kalangan intelektual serta potensi meningkatnya kekecewaan masyarakat apabila polemik tersebut dibiarkan tanpa penyelesaian.
"kalau bola liar ini dilempar sembarangan publik ini kan bisa menimbulkan kebakaran besar" papar Ubedilah Badrun.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Partai Gerindra memegang peran penting dalam menentukan arah pembahasan di parlemen.
"di parlemen itu partai berkuasa ee Gerindra gerindra artinya Gerindra menjadi faktor kunci h pertanyaan kemudian siapa di Gerindra itu faktor kuncinya ada dua orang hm ada di Prabowo dan ada di Dasko" jelas Ubedilah Badrun.
Pihaknya meyakini bahwa apabila Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersedia menginisiasi langkah koreksi, penyelesaian persoalan tersebut akan berjalan lebih cepat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
