Repelita [Jakarta] - Pemerhati kebijakan publik Muhammad Syukur Mandar melontarkan kritik sangat tajam terhadap arah kepemimpinan nasional yang dinilai membahayakan eksistensi negara.
Pernyataan keras tersebut terekam dalam sebuah rekaman siniar yang disebarluaskan lewat akun media sosial @regar_op0sisi pada Selasa (28/7/2026).
ADVERTISEMENT
Dibawa ke jurang kehancuran.
Nggak dibawa kemana-mana.
Mau dibubarin negara ini, dibubarin oleh Presiden Prabowo sendiri dari caranya memimpin, kata Syukur.
Krisis kepercayaan terhadap rezim berkuasa dirasakan semakin mendalam menyusul karut-marut tata kelola pemerintahan yang berjalan tanpa arah jelas.
Apa yang membuat saya optimis?
Utang banyak, kebijakan amburadul, presiden nggak punya visi, kabinet gemuk nggak ada guna, DPR banyak nggak ada guna, yang jadi pejabat begundal, maling semua.
Brengsek semua.
Apa yang saya harus optimis? ujarnya.
Keprihatinan turut dialamatkan pada sikap pasif masyarakat serta elite keagamaan yang seolah menutup mata terhadap pelbagai penyimpangan kasatmata.
Rakyat makin pintar, tapi nggak ada yang bergerak.
Yang bodoh juga tambah bodoh, yang pintar tapi nggak memelihara kejujuran, ujarnya.
Kalangan pemuka agama yang seharusnya menjadi penjaga moral bangsa pun disayangkan karena terkesan membiarkan ketidakadilan merajalela.
Banyak para kiai dan ulama, mau terima kebodohan ini.
Mau palsukan kebenaran di depan mata.
Apa yang saya mau optimis? ungkapnya.
Sorotan tajam turut diarahkan pada program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai melenceng jauh dari prinsip dasar perkoperasian nasional.
Itu Permen aja.
Kopdes itu sebenarnya bukan Kopdes kok, itu mah warung politik.
Kios politik yang dibikin, imbuhnya.
Landasan hukum pendirian fasilitas tersebut dinilai mengabaikan regulasi baku mengenai prinsip keanggotaan serta partisipasi murni anggota koperasi.
Kalau bicara Kopdes, maka rujukanya Undang-Undang Koperasi.
UU Koperasi itu prinsipnya membership, keanggotaan.
Partnership, dan regulsi koperasi itu bergantung pada kehendak anggota, ungkapnya.
Kejanggalan operasional program ini disebut melibatkan badan usaha lain serta unsur militer tanpa standar prosedur yang transparan.
Tidak ada koperasi di republik ini yang dibuat oleh model Presiden Prabowo.
Yang minjam koperasi, yang nampung uangnya Agrinas.
Yang operasikan di bawah oknum tentara, SOP-nya nggak jelas, kemudian minjam ke bank dijaminkan pakai barang negara.
Dijaminkan pakai aset negara.
Dimana tuh? paparnya.
Perlindungan sistemik terhadap berbagai dugaan penyelewengan anggaran diduga kuat mendapat restu dari pemegang kekuasaan tertinggi negara.
Kalau orang tidak punya motif membenarkan kamu mencuri sesuatu, dia akan memotong tanganmu, jelasnya.
Kalau orang punya motif membiarkan kamu mencuri sesuatu, dia akan bikin UU melindungi kamu, sambungya.
Keterlibatan pengambil kebijakan dalam membiarkan praktik penjarahan uang rakyat pada program strategis nasional dipertanyakan integritasnya.
Kenapa dia membiarkan proyek MBG itu berjalan?
Presiden tahu ada korupsi di situ, motifnya presiden tahu yang mencuri siapa.
Presiden tahu siapa yang menyalahgunakan Koperasi Desa Merah Putih, pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
