Repelita Jakarta - Komitmen kepemimpinan nasional dalam menata ulang sistem ketatanegaraan serta penegakan supremasi hukum kini menjadi target sorotan kritis yang sangat tajam.
Arah kebijakan yang diambil oleh jajaran pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dinilai belum memperlihatkan keberpihakan penuh pada pembenahan mendasar.
ADVERTISEMENT
Lumpuhnya fungsi pengawasan parlemen ditambah dengan pola penegakan kasus korupsi yang cenderung tebang pilih diprediksi akan menjadi beban berat bagi masa depan bangsa.
Rangkaian kritik tajam mengenai kondisi darurat tata kelola pemerintahan ini ditayangkan secara terbuka melalui kanal YouTube Bang Syukur Mandar pada Senin 12 Oktober 2026.
Pakar hukum Syukur Mandar memaparkan bahwa tolok ukur kemajuan sebuah negara sangat bergantung pada keseriusan presiden dalam membenahkan regulasi hukum.
Ekosistem pemberantasan korupsi semestinya dibangun secara komprehensif mulai dari penguatan kemandirian institusi KPK, penerapan pembuktian terbalik, hingga pengesahan undang-undang perampasan aset.
Namun realitas yang berjalan saat ini menunjukkan adanya ketimpangan mendasar di mana jajaran aparat kejaksaan hanya difokuskan pada aksi penangkapan di tataran hilir saja.
Langkah pencegahan di tingkat hulu dinilai mandek karena figur-figur yang diduga memiliki masalah hukum di lingkaran kekuasaan justru dibiarkan bebas tanpa adanya penindakan.
"Penangkapan koruptor dan pencegahan korupsi dua hal yang berbeda," ujar Syukur Mandar dalam tayangan tersebut.
Ia menambahkan bahwa ketegasan hukum saat ini masih tajam ke bawah namun tumpul ke atas lantaran adanya dugaan pembiaran terhadap menteri di sekitar istana yang lolos dari jerat perkara.
Kondisi tersebut diperparah oleh kuatnya dominasi oligarki partai politik dalam menentukan arah keputusan strategis yang berpotensi melumpuhkan fungsi check and balances anggota dewan.
Independensi para wakil rakyat di Senayan tersandera oleh kepatuhan penuh terhadap perintah ketua umum akibat adanya ancaman mekanisme hak recall perorangan.
Selain itu perluasan kewenangan dewan dalam menentukan jajaran komisioner lembaga negara seperti KPU, Bawaslu, hingga Hakim Agung dinilai sarat dengan kepentingan transaksional yang merusak peradaban demokrasi.
Di sektor pelayanan publik kebijakan pengalihan alokasi anggaran pendidikan demi mendanai program makan bergizi gratis juga menuai kecaman karena dinilai menabrak mandat konstitusi.
Langkah tersebut berdampak sistemik pada membengkaknya defisit utang BPJS Kesehatan serta pencabutan sejumlah hak jaminan perlindungan pengobatan bagi lapisan masyarakat miskin.
Ia turut membandingkan tata kelola birokrasi di Singapura yang bersih dari nepotisme keluarga sehingga mampu mencatatkan angka pendapatan per kapita yang jauh melampaui Indonesia.
Tanpa adanya niat baik dari pemegang otoritas politik untuk melakukan perombakan total secara radikal maka target pencapaian menuju status negara maju dipastikan akan kandas.
"Maka dari sisi mana orang mengatakan indonesia akan maju di tangan prabowo justru menurut saya indonesia akan hancur di tangan pak prabowo," pungkas Syukur Mandar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
