Repelita Jakarta - Dinamika politik di tingkat nasional semakin memanas seiring dengan bergulirnya proses persidangan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan berkas administratif pencalonan wakil presiden.
Sorotan publik tajam mengarah pada keaslian dokumen kelulusan lembaga pendidikan luar negeri yang diajukan oleh penyelenggara pemilu pada masa pendaftaran lampau.
ADVERTISEMENT
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Dr. Syahganda Nainggolan, memaparkan analisis hukum dan politik yang mendalam mengenai kelanjutan posisi wakil presiden dalam saluran YouTube POLEMIK POLITIK pada hari Selasa, 6 Oktober 2026.
Beliau meyakini bahwa lembaga peradilan konstitusi memiliki independensi penuh untuk mengoreksi prosedur administrasi yang terindikasi mengalami pelanggaran fatal.
"mudah-mudahan bisa dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi" ujar Syahganda Nainggolan dalam dialog interaktif tersebut.
Mantan aktivis pergerakan mahasiswa ini secara blak-blakan menilai adanya rekayasa hukum sistematis yang melibatkan lingkaran kekuasaan terdahulu demi memuluskan jalan bagi kandidat tertentu.
Persoalan ini dipandang sebagai ujian berat bagi integritas hukum serta martabat institusi demokrasi di tanah air yang harus segera diluruskan.
"kenapa karena kita sudah tahu bahwa kehadiran Gibran sebagai wakil presiden wakil presiden atau calon waktu itu juga hasil rekayasa buat NK dari Mahkamah Konstitusi" tutur Syahganda Nainggolan.
Berdasarkan fakta persidangan, dugaan manipulasi PKPU bermaksud menyetarakan sertifikat kehadiran program kursus luar negeri agar setingkat dengan ijazah sekolah menengah atas.
Beliau menganggap permohonan gugatan yang diajukan oleh para pakar hukum tata negara memiliki dasar pembuktian yang sangat solid di hadapan majelis hakim.
"ee ininya apa apa kalimat-kalimatnya itu kan tegas sekali abang melihatnya gimana iya kalau ini kan ee peluangnya besar sekali" kata Syahganda Nainggolan menegaskan besarnya peluang diskualifikasi akibat cacat berkas tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
