Repelita Jakarta - Lembaga riset Parameter Politik Indonesia merilis data jajak pendapat publik berskala nasional dengan tajuk Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran pada hari Minggu, 18 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Salah satu indikator utama yang diukur dalam riset opini publik tersebut menyasar pada tingkat kepuasan serta penilaian performa kerja para menteri serta pejabat tinggi kabinet.
Berdasarkan akumulasi data yang terkumpul, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati posisi teratas sebagai pembantu presiden yang paling banyak memperoleh rapor merah dari responden dengan angka 19,8 persen.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana berada di urutan selanjutnya dengan persentase 11,2 persen, yang kemudian diikuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid sebesar 9,3 persen.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menguraikan secara mendetail perihal berbagai latar belakang utama yang mendasari persepsi negatif masyarakat terhadap performa ketiga pejabat tinggi tersebut.
Tingginya sentimen negatif terhadap Raja Juli Antoni dipicu oleh akumulasi kekecewaan publik terhadap penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang dinilai lamban serta maraknya isu pembalakan liar.
“Kalau Menteri Raja Juli itu karena dinilai tidak mampu menanggulangi terkait dengan karhutla. Kemudian juga terima amplop, kemudian terkait dengan pembalakan hutan yang dinilai masih marak, kerjanya kurang terasa, hutan tidak terjaga, tidak ada kemajuan,” beber Adi saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu (18/10).
Sementara itu, performa Widiyanti Putri Wardhana disorot lantaran dinilai belum sanggup mengoptimalkan sektor industri pariwisata nasional serta minimnya intensitas kunjungan kerja ke wilayah operasional lapangan.
“Sementara menteri pariwisata itu dinilai tidak mampu memaksimalkan potensi pariwisata Indonesia, Bali dikuasai asing, kurang dikenal, warga Indonesia boikot Bali, kemudian banyak pungli di objek wisata, pidatonya tidak menarik, tidak terlihat kinerjanya, and jarang turun ke lapangan,” papar Adi.
Di sisi lain, penilaian kurang memuaskan bagi Nusron Wahid erat kaitannya dengan masih eksisnya jaringan mafia tanah, regulasi biaya pengurusan sertifikat, hingga kualitas moral aparat birokrasi di tingkat daerah.
“Karena aparatnya itu kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa waktu yang lalu, masih banyak mafia tanah, kemudian sertifikat mahal, kinerjanya tidak terasa, pelayanan aparatnya jelek di daerah kurang terasa, termasuk dinilai memperkaya diri lebih buruk dari yang lalu, dan yang terakhir itu kurang suka dengan orangnya. Ini adalah alasan-alasan terkait dengan tiga menteri yang dinilai kinerjanya buruk,” jelas Adi.
Selain tiga nama pejabat utama tersebut, dokumen riset lembaga PPI juga merilis daftar nama menteri kabinet lainnya yang ikut memperoleh catatan rapor buruk dari masyarakat.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh angka ketidakpuasan sebesar 6,5 persen, diikuti oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang mencatatkan angka sebesar 0,7 persen.
Selanjutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sama-sama berada di posisi persentase ketidakpuasan sebesar 0,3 persen.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyusul di peringkat bawah dengan raihan nilai ketidakpuasan dari responden sebesar 0,2 persen.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini sama-sama mengantongi nilai 0,1 persen.
Pengumpulan data survei nasional bentukan PPI ini dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari 1.200 orang responden yang tersebar secara proporsional di 38 wilayah provinsi tanah air.
Proses pengambilan sampel opini publik dilakukan lewat metode interaksi wawancara tatap muka langsung yang bergulir sejak tanggal 26 September hingga 6 Oktober 2026.
Riset ini mengadopsi sistem penarikan sampel acak bertingkat dengan tingkat kepercayaan riset mencapai 95 persen serta margin kesalahan operasional sebesar 2,83 persen.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
