Repelita [Jakarta] - Pakar hukum tata negara melayangkan surat terbuka kepada kepala negara yang menyoroti tata letak kursi wakil presiden dalam forum resmi pemerintahan.
Pengamat tersebut menilai pengaturan posisi duduk pejabat tinggi negara tidak sekadar persoalan teknis melainkan mencerminkan simbol kesetaraan kelembagaan.
ADVERTISEMENT
"Lama juga kita tidak berjumpa. Izinkan saya mengirimkan surat ini melalui ruang publik. Saya tidak kirim langsung secara pribadi, karena khawatir tidak akan sampai," ujar Denny, dikutip Senin (27/7/2026).
Pesan terbuka itu turut mengingatkan pentingnya sterilisasi arus informasi agar pimpinan tertinggi tidak menerima laporan yang sudah disaring pihak tertentu.
Kualitas kebijakan publik dinilai sangat bergantung pada keakuratan data serta kejujuran informasi yang sampai ke meja pengambil keputusan.
"Salah satu tantangan terbesar seorang kepala negara adalah memastikan setiap informasi yang diterima tidak mengalami penyaringan yang berpotensi mengubah substansinya," katanya.
Isu mengenai mekanisme konstitusional terkait pemberhentian pejabat wakil presiden ikut disinggung dalam surat terbuka tersebut.
"Hari ini kita bahas soal konstitusi, yaitu bagaimana caranya memberhentikan Wakil Presiden," ujar Denny.
Perdebatan publik mengenai tatanan protokoler kabinet dianggap merefleksikan dinamika relasi kuasa di dalam lingkar utama pemerintahan.
"Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan konstitusional. Tidak selalu persis bersebelahan, tetapi harus sejajar," katanya.
Sanggahan resmi datang dari menteri bidang hak asasi manusia yang menegaskan bahwa tata letak kursi tidak mengandung muatan politis apapun.
"Jangan salah paham. Kemarin itu bukan hanya sidang kabinet seperti biasa," ujar Pigai.
Keterbatasan ruang pertemuan serta membludaknya jumlah pejabat esensial yang hadir menjadi alasan utama penyesuaian tempat duduk.
"Ruangnya sempit dan kursinya dempet-dempet. Semua menteri atau kepala eksekutif dan wakil menteri hadir," katanya.
Kondisi fisik ruangan rapat memaksa panitia penata acara hanya menyediakan satu meja khusus bagi kepala negara beserta podium.
"Di depan cukup hanya satu meja ditambah podium untuk Presiden karena sempit. Tidak cukup dua meja, makanya Bapak Wapres duduk di samping," ujarnya.
Pemerintah meminta publik agar tidak berspekulasi secara berlebihan terhadap tata letak protokoler dalam acara kenegaraan tersebut (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
