Repelita [Jakarta] - Publik dikejutkan dengan bocornya dokumen rahasia Jaksa Agung Burhanuddin yang mengungkap rencana perombakan jabatan struktural Eselon I di Kejaksaan Agung.
Surat bernomor SR-5/A/JA/07/2026 ini beredar luas di tengah memanasnya polemik hukum yang menyeret mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.
ADVERTISEMENT
Daftar usulan mutasi tersebut tampak disusun secara sistematis untuk mengisi posisi-posisi krusial di lingkungan lembaga penegak hukum tersebut.
Asep Nana Mulyana diusulkan menduduki jabatan Wakil Jaksa Agung, sementara posisi Jampidum direncanakan akan diisi oleh Leonard Eben Ezer Simanjuntak.
Kursi Jampidsus yang ditinggalkan Febrie pasca pengunduran diri juga masuk dalam daftar dan diusulkan untuk diisi oleh Kuntadi.
Harli Siregar, mantan Kajati Sumut, turut dicantumkan dalam surat tersebut sebagai kandidat kuat pengisi posisi Kabandiklat yang baru.
Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Burhanuddin menekankan bahwa jabatan Eselon I menuntut kualifikasi teknis dan kompetensi tinggi.
Ia melampirkan riwayat hidup para calon pejabat sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam memutuskan komposisi kabinet di Kejaksaan Agung.
Burhanuddin menuliskan pesan dalam suratnya:
Sebagai bahan pertimbangan, kami turut melampirkan daftar Riwayat Hidup para pejabat dimaksud.
Langkah ini menuai kecaman keras karena dinilai mencederai rasa keadilan di saat publik menanti transparansi kasus Febrie Adriansyah.
Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, menilai manuver pembagian kursi tersebut merupakan langkah keliru di tengah badai krisis kepercayaan.
Mukhsin melontarkan sindiran tajam terkait prioritas pimpinan kejaksaan yang lebih memedulikan rotasi jabatan daripada penuntasan perkara.
Mukhsin menyatakan:
Lembaga belum bersih, tapi sudah ingin mengisi jabatan tinggi.
Ia juga mempertanyakan validitas kebijakan lembaga di tengah banyaknya tanda tanya terkait standar penanganan perkara yang dinilai janggal.
Mukhsin menuturkan:
Bagaimana mungkin kita menyusun peta jalan baru, sementara fondasi kepercayaan lembaga sendiri sedang retak hebat akibat kejanggalan penanganan kasus?
Matahukum mencurigai langkah ini sebagai strategi pengalihan isu agar perhatian publik terpecah dari kasus Febrie yang masih sangat gaduh.
Mukhsin menegaskan:
Ada upaya mengalihkan perhatian publik dari kasus yang sedang gaduh, dengan memunculkan isu baru soal pergantian pejabat.
Pihaknya mendesak Presiden dan DPR agar tidak memproses usulan mutasi tersebut sebelum ada kejelasan hukum yang transparan dan akuntabel.
Mukhsin menutup dengan peringatan keras:
Jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan yang sama: sibuk merapikan kursi, tapi lupa memperbaiki rumah yang sudah bocor dan miring. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
