Repelita [Jakarta] - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono memberikan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan polemik yang membandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan isu kerusakan fasilitas pendidikan.
Ia menyatakan bahwa kondisi fisik sarana prasarana sekolah yang memprihatinkan di beberapa daerah merupakan persoalan lama yang sudah terjadi jauh sebelum proyek pemenuhan gizi nasional ini dicanangkan.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut disampaikan guna merespons dinamika perbincangan publik mengenai kerusakan salah satu gedung sekolah di wilayah Grobogan, Jawa Tengah.
“Dulu nggak ada MBG, kan sekolah itu ada yang rusak, bolong, apa semua,” Kata Sudaryono saat konferensi pers di Gedung BGN, Jumat (31/7/2026).
Dirinya menambahkan bahwa transisi kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto serta peluncuran program MBG bukan menjadi penyebab mendadak hancurnya ruang kelas siswa.
Ia mempertanyakan kepedulian pihak-pihak terkait pada masa-masa lampau ketika program pemenuhan nutrisi belum dibentuk oleh pemerintah pusat.
“Itu kan nggak karena terus kemudian Pak Prabowo jadi presiden, ada MBG, terus sekolahnya mendadak jadi rusak, kan nggak. Dulu ke mana?" ujarnya.
Pengelola lembaga gizi ini menegaskan bahwa pihak eksekutif saat ini justru tengah gencar menyalurkan berbagai stimulus pembangunan di tengah berjalannya program MBG.
Ia mencontohkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dasar pertanian seperti saluran air di pedesaan yang dilakukan secara simultan.
“Terus sekarang ada MBG, sudah diambil untuk MBG, sekarang ada revitalisasi irigai 12 T, 14 T, 14 T sampai dengan 5 tahun ini diberesin semua," ucap Sudaryono.
Persoalan lain yang juga mendapat sorotan adalah terkait rendahnya tingkat pendapatan para guru honorer di berbagai pelosok tanah air.
Sudaryono menjelaskan fenomena kesejahteraan pengajar yang belum merata tersebut merupakan warisan kendala dari periode pemerintahan sebelumnya.
"Bahkan oleh Pak Presiden kan sudah dipastikan sampai dengan 2 juta ya kan gitu. Dulu kan nggak. Nah sekarang ada MBG, katanya dipotong untuk MBG, sekarang kita benahi semua," imbuhnya.
Ia meminta agar segenap elemen bangsa tidak secara berulang mengaitkan setiap hambatan pembangunan sektoral dengan anggaran operasional MBG.
Pihak otoritas memastikan agenda perbaikan mutu hidup masyarakat akan terus diupayakan menyentuh seluruh sendi kehidupan bernegara.
"Maksud saya, kita memang banyak yang harus dibenahi, betul, banyak yang harus dibenahi,” ungkapnya.
“Memang tugas pemerintah adalah membenahi hal-hal yang memang harus dibenahi, pendidikan, kesehatan, gizi termasuk bagaimana pilar demokrasi media, kita benahi semua," sambung Sudaryono. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
