Repelita [Jakarta] - Desakan massa aksi agar program Makan Bergizi Gratis segera dihentikan mendapat penolakan keras dari jajaran pemerintah serta elit partai politik.
Gelombang protes mahasiswa di berbagai kota besar pada Senin, 15 Juni 2026, menuntut pembatalan program tersebut karena dinilai membebani keuangan negara.
ADVERTISEMENT
Tuntutan tersebut muncul bersamaan dengan kritik tajam terhadap efektivitas anggaran, kasus dugaan keracunan massal, hingga skandal korupsi yang melilit pengelola program.
Meski demikian, Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto ini harus terus dijalankan dan hanya perlu diperbaiki.
“Akhirnya Pak Prabowo mengambil keputusan mencopot pimpinan BGN karena di sana ditemukan misalnya ada penyelewengan, ada penyimpangan, ada pengelolaan yang tidak jujur. Nah, itulah yang harus diperbaiki,” tuturnya.
Ia meyakini program ini memiliki manfaat besar bagi masa depan kesehatan anak-anak Indonesia serta mampu mendorong geliat ekonomi di tingkat lokal.
“Tetapi kemudian bahwa program ini, kan, progam yang sangat mulia. Program ini sangat bagus. Tujuannya adalah bagaimana agar anak-anak Indonesia di masa depan gizinya makin baik, kesehatannya makin baik,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, M Qodari, menyatakan pembatalan program adalah hal mustahil karena sudah menjadi kontrak politik Presiden.
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan,” tegas Qodari pada Rabu, 17 Juni 2026.
Politisi Partai Golkar, Ahmad Irawan, turut memberikan pembelaan dengan menyebut tuntutan penghentian program tersebut sebagai langkah yang tidak realistis bagi pemerintahan saat ini.
“Kembali kepada hal yang mendasar dulu, bahwa sebagai presiden elected, sebagai presiden yang dipilih dan sedang menjabat, Pak Prabowo punya hak dalam memilih dan menentukan programnya,” ujar Ahmad, Selasa, 16 Juni 2026.
“Kalau saya sendiri melihat bahwa tuntutan untuk menghentikan program MBG itu tidak realistis. Karena ini sama saja dengan mengajak Presiden untuk mengingkari janji politiknya pada saat pemilu,” tambahnya.
Di tengah situasi tersebut, muncul kelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Jakarta Timur menggelar unjuk rasa tandingan di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu, 17 Juni 2026.
Dalam aksi itu, ratusan massa secara terang-terangan mendukung kelanjutan program makan gratis dan mendesak aparat segera menuntaskan penyidikan terhadap para koruptor.
“Kita sepakat kawan-kawan dukung Presiden Prabowo untuk menangkap pelaku koruptor kawan-kawan,” teriak orator di lokasi aksi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
