Repelita Jakarta - Skenario dugaan makar di balik kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kian terkuak setelah Badan Reserse Kriminal Polri menggeledah lima lokasi yang membuat posisi mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atau LSP beserta komplotannya semakin terdesak.
ADVERTISEMENT
Penggeledahan yang dilakukan pada Kamis lalu itu menyasar empat titik di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat serta satu lokasi di Tangerang, Banten dengan mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari perangkat penyadap, dokumen, hingga spanduk di sebuah rumah yang dijadikan posko.
Perkembangan penyidikan perkara yang mempersempit ruang gerak LSP Cs tersebut dibahas dalam program Apa Kabar Indonesia Malam yang ditayangkan melalui kanal YouTube tvOneNews pada Minggu, 22 November 2026.
Dalam dialog tersebut, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warsyim memaparkan bahwa penyidik tengah merangkai tiga konstruksi delik makar sesuai Pasal 191, 192, 193 juncto Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni permufakatan jahat, persiapan pelaksanaan, dan perbuatan permulaan.
"Saya yakin nantinya ketika para tersangka itu ditetapkan pasti menyangkal itu maksudnya begini bukan maksud yang dimaksud makar nah tapi serba salah itu menurut dugaan kami para tersangka nanti serba salah ketika menjelaskan bukti-bukti benda-benda barang-barang bukti ini apa maksudnya itu serba salah," ujar Yusuf Warsyim.
Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Maria Silvya E. Wangga menilai posisi para pelaku semakin terjepit karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru sudah menjerat perbuatan persiapan seperti menyiapkan alat sadap, mengumpulkan informasi, dan menyusun rencana.
"Konstruksi pasal makar di dalam KUHP baru itu adalah makar adalah niat untuk melakukan serangan yang diwujudkan dengan perbuatan persiapan gitu kan nah pertanyaannya perbuatan persiapan itu apa KUHP Pasal 15 C sudah menjelaskan tentang perbuatan persiapan itu yaitu menyiapkan alat atau sarana kemudian mengumpulkan informasi menyusun rencana dan melakukan tindakan," jelas Maria Silvya E. Wangga.
Di sisi lain, pengamat intelijen dari Universitas Bakrie Rizal Darmaputra menekankan pentingnya peran Deputi III Bidang Kontra Intelijen Badan Intelijen Negara untuk membongkar siapa penerima manfaat akhir atau end user di balik jaringan LSP Cs.
"Kalau menurut saya bukan Pak LSP end user-nya saya yakin bukan LSP karena apa karena kalau saya melihat dia itu instrumen instrumen dari suatu gerakan makar dan ketika end user ini kemudian diketahui semakin memperkuat delik makar yang akan dikenakan," tegas Rizal Darmaputra.
Ia menambahkan bahwa dugaan pengiriman dokumen cetak hasil sadapan secara langsung melalui kurir ke luar kota tanpa mekanisme pemutus jejak membuka celah besar bagi penyidik untuk melacak keterlibatan aktor intelektual lain baik dari kalangan sipil, militer, maupun partai politik.
Menutup dialog di kanal YouTube tvOneNews tersebut, Yusuf Warsyim memastikan bahwa Kompolnas terus mengawal profesionalisme penyidik agar berkas perkara yang dilimpahkan ke jaksa penuntut umum memiliki alat bukti kuat dan tidak terbantahkan di persidangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok