Repelita Jakarta - Komite Kepresidenan Tinggi untuk Urusan Gereja di Palestina melayangkan desakan keras kepada seluruh lembaga keagamaan global agar segera mengambil sikap nyata guna melindungi institusi pendidikan Kristen di Yerusalem.
Seruan mendesak tersebut dikeluarkan menyusul tindakan otoritas penegak hukum setempat yang melarang para pengajar serta tenaga kependidikan untuk mendatangi lingkungan sekolah.
ADVERTISEMENT
Kebijakan represif itu diwujudkan melalui penolakan penerbitan maupun perpanjangan dokumen izin masuk bagi para pegawai yang berasal dari kawasan Tepi Barat.
Akibat pembatasan sepihak tersebut, operasional harian di tempat kerja lumpuh total karena para pendidik terhalang akses menuju lokasi sekolah masing-masing.
Kondisi darurat ini memaksa pihak pengelola institusi pendidikan untuk mendeklarasikan aksi mogok kerja massal tanpa batas waktu tertentu.
Dampaknya, kelangsungan tahun ajaran baru 2026-2027 berada di ambang kehancuran total serta menutup peluang para pelajar untuk mengenyam pendidikan di ruang kelas.
Langkah restriktif tersebut dinilai sebagai eskalasi lanjutan dari rangkaian tekanan sistematis terhadap sektor pendidikan masyarakat Palestina di wilayah Yerusalem.
Tekanan serupa juga terlihat dari upaya pemaksaan penerapan kurikulum asing serta pengesahan undang-undang kontroversial oleh parlemen Israel pada awal Januari lalu.
Regulasi ketat tersebut menyasar proses perekrutan para tenaga pendidik lulusan perguruan tinggi lokal yang dinilai melemahkan eksistensi identitas asli kota suci tersebut.
Seluruh tindakan diskriminatif itu dinilai sangat mencederai ketentuan hukum internasional serta berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi status wilayah pendudukan.
Berdasarkan Konvensi Jenewa IV, Yerusalem Timur tetap berstatus sebagai wilayah yang diduduki sehingga segala bentuk intervensi administratif melanggar konvensi global.
Pihak komite menegaskan bahwa akses terhadap ilmu pengetahuan merupakan hak fundamental setiap manusia dan bukan sekadar fasilitas istimewa semata.
Keberadaan sekolah-sekolah Kristen di kawasan tersebut telah terbukti menjadi pilar sejarah yang merangkul lintas generasi tanpa memandang latar belakang keimanan warga.
Selama puluhan tahun, fasilitas belajar itu konsisten melayani anak-anak dari berbagai kalangan masyarakat baik Muslim maupun Kristen secara adil dan merata.
Aturan ketat yang diterapkan di perbatasan memaksa warga Tepi Barat harus mengantongi izin khusus demi bisa beraktivitas di Yerusalem Timur.
Regulasi ketat tersebut mencakup berbagai keperluan esensial mulai dari mencari nafkah, menempuh pendidikan, berobat ke rumah sakit, hingga menjalankan ibadah keagamaan.
Undang-undang kontroversial yang disahkan parlemen pada bulan Januari secara spesifik melarang penyerapan tenaga pengajar pemegang ijazah dari institusi pendidikan di bawah otoritas lokal.
Kebijakan diskriminatif ini berdampak langsung terhadap sistem pengajaran masyarakat Arab di Yerusalem Timur yang menyerap ribuan tenaga pengajar profesional.
Data harian menunjukkan bahwa sektor pendidikan di wilayah tersebut mempekerjakan sekitar 6.700 guru dengan mayoritas tenaga pendidik mengantongi ijazah dari perguruan tinggi setempat.
Pemerintah pendudukan mencaplok kawasan timur kota tersebut sejak konflik tahun 1967 dan menjadikannya sebagai bagian dari ibu kota negara mereka.
Klaim sepihak tersebut praktis mengabaikan konsensus global karena mayoritas negara di dunia menolak mengakui kedaulatan atas wilayah pendudukan itu.
Di sisi lain, masyarakat Palestina tetap teguh memperjuangkan hak kedaulatan dengan menetapkan wilayah tersebut sebagai ibu kota sah negara mereka di masa depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
