Repelita Makassar - Program Makan Bergizi Gratis yang kini mulai masuk ke lingkungan kampus dengan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pertama di Universitas Hasanuddin menuai kritik tajam dari Serikat Pekerja Kampus yang menilai langkah tersebut sama saja dengan menjadikan kampus berinvestasi pada proses tawar menawar kekuasaan.
“Kampus berinvestasi pada bargaining kekuasaan,” kata Dhia Al Uyun dari Serikat Pekerja Kampus kepada fajar.co.id pada Rabu, 29 April 2026, saat mengomentari peresmian fasilitas dapur MBG di Unhas Makassar.
ADVERTISEMENT
Pada dasarnya, Dhia menjelaskan bahwa pihaknya secara tegas menolak program Makan Bergizi Gratis, terlebih jika pengelolaannya diserahkan kepada institusi perguruan tinggi.
“SPK standingnya menolak MBG,” terang Dhia memberikan pernyataan tegas atas sikap serikat pekerja terhadap program prioritas nasional tersebut.
Dhia memaparkan setidaknya ada enam alasan mendasar mengapa pihaknya menolak program MBG, yang pertama karena program ini dinilai menyedot anggaran pendidikan secara besar-besaran.
“MBG mengambil dana pendidikan,” ucapnya merujuk pada alokasi anggaran yang menurutnya seharusnya dialihkan untuk peningkatan kualitas pengajaran dan riset.
Kedua, program ini dianggap tidak tepat sasaran dalam penyalurannya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pangan bergizi.
Ketiga, terdapat potensi korupsi yang besar dalam pengelolaan dana dan logistik program MBG yang menjangkau jutaan penerima manfaat.
Keempat, program ini dinilai tidak ramah lingkungan karena produksi massal makanan kemasan berpotensi menghasilkan limbah plastik dalam jumlah besar.
Kelima, MBG dianggap sebagai bagian dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara dan menjalankan program tanpa kajian matang.
“Enam, kualitas tidak sesuai gizi,” pungkas Dhia menyoroti rendahnya standar gizi makanan yang disajikan di berbagai daerah berdasarkan temuan lapangan.
Peresmian SPPG di Universitas Hasanuddin sendiri dilakukan pada Selasa, 28 April 2026 dan dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
Brian mengatakan bahwa fasilitas dapur yang dibangun Unhas ini merupakan langkah nyata perguruan tinggi dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperkuat posisi Unhas sebagai kampus mandiri.
“Intinya adalah bagaimana dari perguruan tinggi bisa menjalankan peran untuk mendukung program prioritas Bapak Presiden, salah satunya adalah program MBG,” kata Brian saat peresmian di Unhas.
Ia menjelaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi penonton melainkan perlu mengambil peran nyata dalam implementasi pemenuhan gizi masyarakat secara luas.
Unhas, lanjut Brian, akan mengembangkan SPPG tersebut sebagai teaching factory atau pabrik pengajaran untuk menunjang praktik serta penelitian para mahasiswa.
Fasilitas ini juga berfungsi sebagai pusat pengembangan sistem MBG bagi masyarakat luas yang dapat direplikasi oleh kampus-kampus lain di Indonesia.
“SPPG ini nantinya bisa menjadi tempat praktik, penelitian, dan pengembangan lebih lanjut program MBG,” ujarnya menanggapi kritik yang dilayangkan oleh serikat pekerja.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Unhas merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum pertama yang menjalankan fasilitas SPPG di wilayah Indonesia Timur.
“Keterbukaan kampus untuk terlibat program MBG sangat penting,” ucapnya membela keputusan pemerintah melibatkan institusi pendidikan dalam program prioritas nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
