Repelita [Jakarta] - Kebijakan pemberian tanda kehormatan tertinggi negara di bawah kepemimpinan baru menuai kritik tajam dari kalangan pengamat militer karena dinilai mengabaikan asas keadilan institusional.
Polemik mencuat pasca-adanya pemberian anugerah bintang jasa kepada perwira menengah aktif yang menduduki jabatan strategis di lingkungan kesekretariatan lembaga kepresidenan.
ADVERTISEMENT
Ulasan kritis mengenai ketimpangan parameter penghargaan tersebut dibedah secara mendalam melalui program bincang politik Madilog yang disiarkan oleh saluran YouTube resmi @forumkeadilanTV.
Analis politik dan militer, Doktor Selamat Ginting, memaparkan keganjilan prosedur administrasi tanda jasa tersebut bersama sejarawan Indra J Piliang selaku pemandu dialog.
Dalam pandangannya, pemberian bintang jasa kelas utama kepada seorang prajurit dengan masa dinas yang tergolong masih sangat pendek merupakan sebuah anomali besar.
Ia membeberkan hitungan teknis mengenai lompatan jenjang kepangkatan tanda kehormatan tersebut dengan menegaskan bahwa "teddy ini dia menerima bintang mahaputra utama ya utama lagi ya lompatannya sampai dengan 15 tingkat dilampaui seorang Teddy itu".
Pemberian fasilitas eksklusif ini dinilai mencederai moral kepantasan di internal korps bersenjata mengingat barisan jenderal bintang empat senior justru belum mendapatkan penghargaan serupa.
Ia membandingkan pencapaian kilat tersebut dengan ketegasan prinsip para komandan terdahulu yang mengutamakan keringat penugasan tempur di medan operasi luar.
Mengenai ketatnya seleksi masa lalu, ia mengisahkan masa kepemimpinan tokoh Kopassus legendaris dengan memaparkan "eranya Wismoyo Aris Munandar menjadi Kasdam Udayana dia itu menolak SBE untuk ditugaskan ke Timur karena dia lihat loh ini kok komandan batalion kulitnya bersih banget tunggu kulitmu gosong".
Rasa keadilan institusi dinilai kian terusik saat publik menyandingkan nama sang sekretaris kabinet dengan barisan purnawirawan perwira tinggi yang memiliki rekam jejak operasi kemanusiaan yang luar biasa.
Ia mempertanyakan dasar objektivitas dewan gelar dalam meloloskan berkas usulan tersebut tanpa adanya buku biografi maupun pembuktian karya akademis yang sahih.
Dalam ulasannya, ia menyampaikan keheranan atas penyetaraan status jasa tersebut dengan berujar "disamakan dengan Mayor Jenderal Syamsudin yang bisa membebaskan Sandra tanpa mengeluarkan satu peluru pun dia cuma bersama ajudannya ke lokasi".
Ketiadaan barisan menteri senior yang berani memberikan masukan korektif secara langsung kepada kepala negara dikhawatirkan akan merusak marwah institusi kepresidenan secara jangka panjang.
Oleh karena itu, tata kelola birokrasi di sekeliling presiden mendesak untuk segera dievaluasi total guna membersihkan sistem dari budaya favoritisme politik yang subjektif.
Ia mengakhiri analisisnya dengan melayangkan peringatan keras mengenai bahaya pembiaran kesalahan prosedur hukum kenegaraan tersebut melalui seruan "siapa yang bisa mengingatkan presiden ini bukan soal berani tidak berani tapi kalau kita biarkan itu sama juga menjebloskan presiden".(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
