Repelita [Jakarta] - Kebijakan tata kelola internal dalam lingkungan kesekretariatan negara dan kepangkatan militer di sekeliling lembaga kepresidenan mendapat sorotan tajam dari pengamat pertahanan nasional.
Penataan regulasi normatif kedinasan tersebut dinilai telah mengalami perombakan yang tidak lazim demi mengakomodasi posisi taktis serta penghargaan khusus bagi seorang perwira menengah aktif.
ADVERTISEMENT
Ulasan kritis mengenai adanya indikasi kerusakan tatanan baku administrasi pertahanan tersebut dibedah melalui program bincang politik Madilog yang disiarkan saluran YouTube resmi @forumkeadilanTV.
Analis politik dan militer, Doktor Selamat Ginting, menyampaikan kegelisahan mendalamnya atas rapuhnya konsistensi penegakan aturan kepangkatan dan pemberian bintang kehormatan di era kabinet baru saat ini.
Beliau mengingatkan otoritas tertinggi pemerintahan agar tidak merusak sistem hukum administrasi kenegaraan yang telah dibangun mapan hanya demi memberikan keistimewaan personal bagi sekretaris kabinet.
Ia melayangkan kritik keras terhadap rusaknya tatanan birokrasi dan kepangkatan tersebut dengan menegaskan kalimat "jangan karena seorang TEDDY diacak-acak semua".
Dampak dari pembiaran perombakan aturan secara subjektif ini dikhawatirkan akan memicu kecemburuan struktural di kalangan perwira tinggi yang memiliki masa pengabdian jauh lebih panjang.
Ia membeberkan hitungan teknis mengenai adanya anomali pemberian penghargaan bintang kelas utama yang melompati belasan tingkat di luar prosedur normal ketentaraan.
Mengenai ketidakwajaran proses administrasi tanda kehormatan tersebut, ia menjabarkan fakta bahwa "teddy ini dia menerima bintang mahaputra utama ya utama lagi ya lompatannya sampai dengan 15 tingkat dilampaui seorang Teddy itu".
Oleh karena itu, Dewan Gelar dan Tanda Jasa didesak untuk bersikap objektif serta berani mengoreksi usulan jabatan maupun kepangkatan yang tidak selaras dengan asas keadilan institusi.
Para pembantu dekat presiden diimbau tidak sekadar bersikap menyenangkan pimpinan, melainkan harus berani mengingatkan kepala negara demi menjaga wibawa luhur sistem birokrasi pertahanan nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
