Repelita Jakarta - Ketegangan sempat mewarnai gerbang masuk kompleks parlemen saat rombongan warga yang mendampingi tim penasihat hukum tertahan oleh petugas pengamanan setempat.
Aksi protes tersebut terjadi akibat adanya pembatasan akses masuk bagi masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi secara langsung ke dalam area gedung.
ADVERTISEMENT
Peristiwa perdebatan di pintu gerbang itu disiarkan melalui unggahan materi audio visual pada kanal YouTube dengan nama akun Persada Tv yang dirilis pada 12 Oktober 2026.
Pembicara pertama dalam tayangan tersebut yaitu Rustam mengutarakan maksud kedatangan mereka untuk mengantarkan berkas usulan resmi kepada jajaran anggota legislatif.
Rustam menyatakan, "agenda ini kami sebagai rakyat Indonesia ingin membersamai kuasa hukum mengirimkan surat kepada dewan-dewan yang terhormat di gedung ini gitu loh surat itu ya isinya salah satunya untuk pemakjulan Gibran karena yang kita ketahui bahwa e persidangan di MK menyatakan kalau ijazah Gibran belum ditemukan artinya kami menduga memang Gibran enggak punya ijazah lah gitu tapi maka oleh karena itu kami meminta kepada dewan yang terhormat ini untuk segera melakukan sidang apalah yang membuat Gibran ini segera dimakjulkan karena kami sebagai rakyat keberatan mengeluarkan anggaran besar ee dari pajak-pajak kami untuk menggaji wakil presiden yang pembohong ini gitu loh wakil presiden yang tidak bisa bekerja yang kerjanya hanya pelenga-plengok gitu loh yang diduga-du juga ijazahnya palsu seperti bapaknya".
Ia menilai proses hukum lanjutan di parlemen sangat krusial mengingat adanya pertimbangan dari persidangan sengketa administrasi di Mahkamah Konstitusi sebelumnya.
Pihaknya juga menambahkan bahwa langkah konstitusional tersebut murni menyangkut dugaan manipulasi data riwayat sekolah personal dan tidak berkaitan dengan posisi presiden.
Rustam menambahkan, "jadi pemakjuan ini tidak ada hubungannya dengan Prabo Subianto prabo juga tidak tahu kalau Gibran ini ijazah seperti ini kalau ditu enggak mungkin juga digandeng gitu loh nah jadi saya berharap kami ini bisa masuk untuk menyampaikan aspirasi kami supaya segera DPR nanti ketika bekerja lagi segera memakjukkan Gibran".
Pihak pengunjuk rasa menyayangkan adanya upaya penghadangan dari petugas pamdal serta aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.
Mereka menganggap tindakan penutupan pintu gerbang tersebut tidak sejalan dengan fungsi utama gedung dewan sebagai wadah penampungan keluhan masyarakat.
Rustam menegaskan, "mereka tidak sesuai undang-undang dengan melarang kita mereka gaji dapat dari uang pajak kita mereka seragam dapat dari uang pajak kita kenapa kita yang sebagai rakyat yang mau menyampaikan aspirasi malah mau dilarang-larang ini benar-benar enggak enggak itu Pak Prabowo tolong Pak tolong Pak kondisikan DPR tidak seperti ini ini rumah rakyat kami berhak masuk kami berhak bersuara kami menyampaikan itu adalah konstitusi kami sebagai rakyat".
Setelah tertahan beberapa lama, perwakilan warga akhirnya hanya diperkenankan menyerahkan dokumen melalui unit pelayanan pengaduan masyarakat.
Massa berharap para wakil rakyat yang berada di parlemen tetap mengutamakan pemenuhan amanah suara pemilih daripada kepentingan kelompok tertentu.
Pembicara kedua dalam video yakni Mercy Sihombing turut mengekspresikan kekecewaannya atas ketatnya birokrasi kunjungan bagi publik.
Mercy Sihombing menyatakan, "bagaimana bisa kalau mereka mewakili tapi masyarakatnya tidak bisa sampai ke dalam kan begitu ya apapun alasannya dia bilang katanya ee untuk ketertiban kami janji kami tidak akan berbuat keributan ya kami akan tertib kami ini juga lebih punya ijazah dibandingkan Gibran ya jadi pasti kami akan tahulah protokol".
Protes mengenai penutupan akses gerbang utama itu sempat memicu opsi dari massa untuk memblokade area persimpangan jalan masuk secara bersama-sama.
Mereka mempertanyakan keberadaan pimpinan otoritas pengamanan yang dianggap sengaja menghindari dialog terbuka dengan warga.
Mercy Sihombing berteriak, "mana ini hei Buupuan Maharani Bu Puan Maharani kalau kau ada di sini saya tantang kau datang ke sini kita sama-sama rakyat ya jadi tolong tolong perlakukan rakyat kalian kan wakil rakyat wakilnya kami tolonglah hargai rakyat kita enggak mau buat keributan kita hanya ingin menyampaikan aspirasi".
Aksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyampaian konferensi pers bersama di area depan ruang pelayanan surat administrasi dewan.
Pembicara ketiga dalam aksi tersebut yaitu Menuk yang berprofesi sebagai praktisi hukum serta tenaga pendidik membeberkan landasan pergerakan mereka.
Menuk menyatakan, "tanggal 6 Oktober lalu Mahkamah Konstitusi sudah bicara MK tidak menemukan bukti Gibran punya ijazah setara SMA nah permainan di Kemendikbud yang menerbitkan suket itu sudah ditelanjangi artinya Gibran tidak pernah layak jadi calon wapres jadi calon wapres saja enggak layak apalagi jadi wapres jadi RT juga enggak layak apalagi dia kita biarkan menjabat sudah 2 tahun sudah cukup Mas Gibran sudah cukup kau membohongi rakyat ya jadi mundur ya memang Mahkamah Konstitusi tidak bisa mendiskualifikasi dan menyerahkan persoalan ini dan harus menyerahkan persoalan ini ke lembaga lain lembaga mana dpr Dewan Perwakilan Rakyatnya di sini".
Penyerahan berkas tuntutan tersebut ditutup dengan penempelan sejumlah atribut demonstrasi pada fasilitas pembatas di sekitar koridor luar gedung parlemen. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
