Berita, Nasional

Sebut Pasar Modal Jadi Sarana Pencuci Uang, Ihsanuddin Nursi Kritik Lemahnya Penegakan Hukum Ekonomi Indonesia

Repelita.net

22 October 2026 20:55 WIB • 75 view

Sebut Pasar Modal Jadi Sarana Pencuci Uang, Ihsanuddin Nursi Kritik Lemahnya Penegakan Hukum Ekonomi Indonesia
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Ancaman kedaulatan perekonomian domestik dari intervensi modal asing melalui skema utang luar negeri menjadi pembahasan serius para pakar keuangan.

ADVERTISEMENT

Kondisi pasar modal yang kerap bergejolak dinilai sangat mencerminkan rapuhnya sistem pertahanan fiskal nasional di hadapan standarisasi internasional.

Melalui ulasan wawancara mendalam di kanal YouTube To The Point Aja pada hari Selasa, 20 Oktober 2026, persoalan ketergantungan dana eksternal ini dibedah total.

Ekonom politik nasional, Ihsanuddin Nursi, membeberkan strategi penundukan kedaulatan negara berkembang oleh kekuatan kapitalisme global.

Ia menjabarkan adanya instrumen sistematis yang sengaja dirancang oleh korporasi global demi mengunci regulasi keuangan di dalam negeri.

Dalam paparannya, Ihsanuddin Nursi melontarkan kutipan pernyataan, "indonesia mengalami gonjang-ganjing korupsi di pasar modal yang luar biasa Apa itu kasus jiwa raya dan asabri Pasar modal Indonesia memiliki penegakan hukum yang lemah karena pasar modal dijadikan sarana untuk mencuci uang".

Pihak evaluator pasar saham internasional dinilai memanfaatkan celah regulasi pengawasan penegakan hukum dalam negeri untuk mendikte arah pergerakan investor.

Pemerintah diposisikan dalam situasi dilematis akibat besarnya volume kredit perbankan yang tercatat belum terserap optimal untuk menggerakkan sektor riil.

Ihsanuddin Nursi menambahkan penjelasannya dengan menyatakan, "Keluarlah kalimat MSCI yang kemarin Anda tidak transparan Anda punya perdagangan yang terstruktur Tetapi ternyata ketika dia tidak melihat pertarungan itu di dalam maka permainan danantan di dalam juga akhirnya masuk tidak transparan Indonesia tidak kesulitan untuk keluar dari jepakan ketentuan global pejabat publiknya".

Sistem perdagangan komoditas strategis mulai dari sektor energi hingga hasil mineral batubara saat ini dituntut untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Langkah optimasi tata kelola sumber daya alam mendasar mutlak diperlukan agar nilai tambah dari hasil kekayaan bumi tidak dinikmati pihak asing semata.

Ketegasan patriotisme dari para pejabat publik diposisikan sebagai benteng terakhir guna melepaskan jeratan jebakan ekonomi finansial pasar global tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung