Repelita Jakarta - Gugatan hukum mengenai legalitas kualifikasi pendidikan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi disorot tajam oleh kalangan pengamat.
Perkara tersebut dinilai dapat berfungsi sebagai momentum penting untuk menata ulang arah kebijakan serta etika politik nasional.
ADVERTISEMENT
Pandangan tersebut disampaikan secara terbuka oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, dalam diskursus publik.
Kritik pedas itu sempat dilontarkannya sebelum resmi mengemban tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia.
Persoalan terkait Gibran Rakabuming Raka dipandang bukan sekadar sengketa hukum formal semata, melainkan menyangkut moralitas bernegara.
Gibran ini simbol daripada kerusakan bangsa dari segi moral dan etika, maka Gibran ini memang harus selesai di dua tahun ini.
Pernyataan keras tersebut diungkapkan oleh Syahganda ketika hadir sebagai narasumber dalam kanal YouTube Bambang Widjojanto pada 25 September 2026.
Uraian tersebut mengacu pada gugatan yang didaftarkan oleh Profesor Denny Indrayana bersama para pemohon lain terkait sengketa pemilu.
Momentum hukum itu diharapkan mampu mendorong refleksi mendalam guna mengembalikan orientasi politik pada prinsip keadilan sosial.
Syahganda turut membandingkan rekam jejak kepemimpinan wakil presiden masa lalu seperti Adam Malik, Habibie, Jusuf Kalla, hingga Boediono.
Gibran ini memang tidak pantas jadi wapres.
Kita pernah punya wapres namanya Adam Malik, PBB semua orang tepuk tangan ketika dia berpidato.
Lalu kita punya wapres Habibie yang bisa membuat pesawat terbang, kita punya wapres Yusuf Kalla, kita punya wapres Boediono.
Perbandingan riwayat pengabdian tersebut digunakan untuk menyoroti pentingnya kematangan pengalaman sebelum menduduki jabatan tertinggi negara.
Tiba-tiba bocil muncul.
Dia ngerusak sistem saraf kita sebagai orang-orang normal di bangsa ini.
Nggak ada kompetensinya.
Harusnya ini orang jadi camat dulu.
Jadi wali kota pun nggak pantas.
Meskipun melontarkan kritik tajam, ia menegaskan bahwa pandangannya tidak didasari oleh unsur kebencian atau serangan personal.
Bukan saya membenci orang sebagai masukan personal.
Indonesia harus disusun ulang berdasarkan landasan moral politik.
Pernyataan tersebut menutup rangkaian kritik terkait perlunya pembenahan total terhadap standar etika kepemimpinan di Indonesia. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
