Repelita [Jakarta] - Ikatan emosional antara kepala negara dengan pembantu dekatnya di kesekretariatan kabinet memicu ulasan kritis dari seorang intelektual serta guru besar ilmu politik nasional.
Melalui pernyataan tertulis di platform digital X miliknya yang diunggah pada Jumat (29/5), akademisi tersebut mempertanyakan urgensi eksistensi figur sekretaris tersebut di lingkaran utama istana.
ADVERTISEMENT
Ukuran serta batasan keintiman relasi nonformal di antara kedua pejabat publik itu dinilai perlu diperjelas agar tidak menimbulkan salah paham di mata masyarakat.
“Mengapa Teddy begitu penting bagi Presiden Prabowo?” tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Jumat (29/5).
“Karena hubungan pribadi mereka?” sambungnya.
Lebih lanjut, pengamat itu memaparkan bahwa kedekatan emosional yang berlebihan di antara struktur pimpinan dan bawahan sangat rawan menjadi objek pengawasan khalayak.
Hal tersebut menjadi sangat beralasan apabila kedekatan tersebut terindikasi mengganggu stabilitas kerja dan profesionalitas sang kepala negara dalam memimpin pemerintahan.
“Tidakkah hubungan pribadi itu kemudian menjadi sah dipersoalkan publik apabila hubungan itu berpengaruh buruk pada kinerja presiden sebagai pejabat publik paling penting di negeri ini sebagaimana diungkapkan editorial majalah Tempo ini?” tuturnya.
Dirinya menegaskan bahwa segala bentuk kedekatan emosional non-dinas semestinya diletakkan pada tempatnya dan tidak dicampuradukkan dengan urusan tata kelola negara.
Penempatan seseorang pada posisi strategis seperti sekretaris kabinet tidak boleh didasarkan atas asas kecocokan personal semata tanpa indikator kompetensi yang objektif.
Apabila parameter kedekatan personal menjadi dasar utama pengangkatan jabatan, hal tersebut dinilai mencederai semangat reformasi mengenai pencegahan praktik korporatisme keluarga.
“Kalau memang ada hubungan pribadi, biar hubungan itu jadi urusan pribadi kalian berdua saja. Tapi jangan diseret-seret ke wilayah publik,” ujarnya.
“Jangan karena ada hubungan pribadi Anda, Presiden mengangkatnya menjadi Sekretaris Kabinet karena itu perbuatan nepotis yang melanggar TAP MPR bahwa negara harus terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” terangnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
