Repelita [Jakarta] - Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai kritik keras.
Kali ini sorotan datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, yang mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi terkait pembiayaan program tersebut.
ADVERTISEMENT
Melalui akun X pribadinya pada Senin, 8 Juni 2026, Said Didu bahkan mendorong Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap desakan publik agar Menteri Keuangan segera dicopot dari jabatannya.
Ketegangan bermula setelah Purbaya Yudi membantah bahwa Program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa membebani keuangan negara.
Said Didu menilai pernyataan Menkeu tidak sejalan dengan realitas di lapangan dan melontarkan sindiran tajam.
"Pak Menkeu yth, saran saya sebaiknya lebih baik Bpk kurangi bicara krn publik juga tahu yg sebenarnya terjadi dan kami juga tahu mana ucapan yg sekedar #asalmangap," tulisnya.
Tak hanya itu, ia juga menggunakan istilah dari negeri jiran untuk menyindir sang menteri.
"Pinjam istilah orang Malaysia - Menkeu ini terlalu banyak cakap tanpa bukti," tambahnya dalam unggahan tersebut.
Selain kritik terhadap kebijakan anggaran, Said Didu turut menjabarkan 10 masalah krusial di lapangan yang dianggap berisiko bagi pemerintah:
- Dugaan adanya praktik kongkalikong dalam penunjukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
- Perlunya audit transparan terhadap proses pengadaan aset pendukung seperti komputer dan kendaraan.
- Ketepatan sasaran gizi agar tidak diberikan kepada keluarga mampu.
- Laporan mengenai kejenuhan anak-anak terhadap menu makanan yang monoton.
- Adanya sikap arogansi dari pihak pengelola dapur.
- Eksklusivitas Badan Gizi Nasional yang berjalan tanpa melibatkan pemerintah daerah.
- Efisiensi anggaran yang dinilai janggal karena alokasi operasional dianggap terlalu besar.
- Masalah keamanan pangan yang masih dipertanyakan akibat lemahnya standar pengawasan.
- Tuntutan agar pasokan bahan baku berasal dari UMKM lokal, bukan jaringan kartel.
- Penilaian terhadap pimpinan Badan Gizi Nasional yang dianggap arogan.
Hingga kini, pemerintah tetap mengklaim bahwa program prioritas tersebut telah dirancang dengan memperhatikan kemampuan anggaran negara.
Namun, masukan kritis dari berbagai tokoh menyoroti adanya jarak lebar antara narasi resmi dan kenyataan di lapangan.
Kini keputusan berada di tangan Presiden Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya bagi keberlangsungan program strategis ini. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
