Repelita [Jakarta] - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melayangkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudi, terkait pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui akun X pribadinya pada Senin (8/6/2026), Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi program tersebut serta mempertimbangkan penggantian posisi sang menteri.
ADVERTISEMENT
https://x.com/msaid_didu/status/1799335684693356846
"Pak Menkeu yth, saran saya sebaiknya lebih baik Bpk kurangi bicara krn publik juga tahu yg sebenarnya terjadi dan kami juga tahu mana ucapan yg sekedar #asalmangap," tulis Said Didu.
Kritik ini muncul sebagai respons atas bantahan Menteri Keuangan yang menyebut bahwa pendanaan MBG dan Koperasi Desa tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Said Didu menganggap gaya komunikasi menteri tersebut defensif dan tidak mencerminkan fakta di lapangan.
"Pinjam istilah orang Malaysia - Menkeu ini terlalu banyak cakap tanpa bukti," tambahnya dalam unggahan tersebut.
Selain menyoroti kinerja menteri, ia memaparkan sepuluh catatan evaluasi krusial yang dianggap sebagai potensi masalah besar bagi keberlangsungan program nasional ini.
Poin-poin tersebut mencakup dugaan ketidakefisienan dalam penunjukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta transparansi pengadaan aset pendukung seperti alat elektronik dan kendaraan.
Ia juga menyoroti masalah sasaran gizi yang kurang tepat, kejenuhan penerima manfaat terhadap menu makanan, hingga arogansi petugas di tingkat pelayanan.
Menurut Said Didu, Badan Gizi Nasional cenderung bekerja secara eksklusif tanpa melibatkan koordinasi yang memadai dengan pemerintah daerah setempat.
Terdapat pula sorotan mengenai alokasi anggaran yang dinilai janggal karena proporsi biaya operasional dan keuntungan dianggap terlalu besar dibandingkan nilai makanan itu sendiri.
Masalah keamanan pangan, monopoli pasokan bahan baku, serta sikap pimpinan badan gizi yang dinilai arogan turut menjadi catatan merah yang ia sampaikan.
Kritik yang disampaikan Said Didu ini kini menjadi perhatian luas masyarakat di tengah upaya pemerintah mempertahankan legitimasi program tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
