Repelita Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan mencatat adanya penyusutan porsi pinjaman berbasis valuta asing pada industri perusahaan pembiayaan atau multifinance sebesar 7,53 persen secara tahunan menjadi Rp94,26 triliun per September 2026.
ADVERTISEMENT
Penurunan nilai pendanaan luar negeri tersebut berlangsung di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah yang secara langsung memperbesar risiko keuangan bagi pelaku usaha pembiayaan yang memiliki kewajiban dalam mata uang asing.
Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengimbau seluruh pelaku industri multifinance agar mewaspadai fluktuasi kurs mata uang, khususnya bagi entitas yang masih bergantung pada pendanaan valuta asing.
"Pergerakan nilai tukar Rupiah perlu terus dicermati oleh perusahaan pembiayaan yang memiliki pendanaan dalam valuta asing, termasuk dengan mengoptimalkan sumber pendanaan berbasis Rupiah serta menerapkan manajemen risiko nilai tukar secara memadai," ujar Agusman dalam keterangan tertulis mengenai kondisi pendanaan industri pembiayaan.
Menurut penjelasannya, terdapat dua strategi utama yang wajib ditempuh oleh perusahaan pembiayaan untuk meredam dampak negatif dari gejolak nilai tukar.
Langkah pertama adalah memaksimalkan pemanfaatan sumber pendanaan domestik berbasis mata uang rupiah guna memangkas tingkat ketergantungan serta eksposur terhadap mata uang asing.
Langkah kedua yakni memperketat penerapan sistem manajemen risiko nilai tukar agar perusahaan mampu memitigasi potensi kerugian finansial akibat pergerakan kurs yang tidak menentu.
Kekhawatiran terhadap tekanan nilai tukar ini menguat menyusul kinerja mata uang Garuda yang kembali mencatatkan pelemahan di hadapan dolar Amerika Serikat.
Berdasarkan catatan penutupan perdagangan pada Senin 16 November 2026, nilai tukar rupiah terpantau melemah enam puluh dua poin hingga bertengger di posisi Rp18.268 per dolar Amerika Serikat.
Menanggapi kondisi moneter tersebut, pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi berpendapat bahwa depresiasi rupiah saat ini turut dipicu oleh faktor sentimen dalam negeri, terutama membengkaknya beban pembayaran bunga utang pemerintah.
Ia memberikan perhatian khusus pada realisasi pembayaran bunga utang pemerintah yang telah menembus angka Rp494 triliun hingga periode 31 Oktober 2026.
Angka pengeluaran bunga utang tersebut tercatat setara dengan porsi 21,08 persen dari keseluruhan belanja pemerintah pusat sepanjang tahun berjalan.
"Artinya, dari setiap Rp100 yang dibelanjakan pemerintah pusat, sekitar Rp21 digunakan hanya untuk membayar bunga utang," tegas Ibrahim Assuaibi kepada awak media.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok