Repelita [Jakarta] - Pernyataan pimpinan otoritas pangan nasional mengenai polemik kerusakan fasilitas pendidikan memicu reaksi keras dari kalangan pengamat kebudayaan.
Peneliti Budaya, Rumail Abbas menilai argumen operasional yang dilemparkan ke publik tersebut sebagai bentuk penyudutan terhadap kinerja jajaran eksekutif di masa lampau.
ADVERTISEMENT
Tudingan secara tidak langsung itu dianggap mengarah pada era kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.
Melalui ulasan kritis di ruang siber, dirinya memandang sang pejabat secara tidak sengaja telah mengonfirmasi adanya benturan prioritas keuangan negara.
“Dan apa yang disampaikan Sudaryono ini tuduhan untuk pemerintah di masa lalu (mungkin sejak SBY hingga Jokowi) seolah-olah tidak memperbaiki sekolah,” kata Rumail dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (1/8/2026).
Pakar kebudayaan ini menambahkan, penjelasan birokrat tersebut justru mengindikasikan bahwa proyek renovasi gedung sekolah sengaja dikorbankan demi program baru.
“Kemudian, Sudaryono (secara tidak sadar) mengakui bahwa gara-gara MBG akhirnya perbaikan sekolah diundur. Demi menjalankan MBG, sekolah rusak seperti di gambar ini memang harus ditunda-tunda dulu,” ucapnya.
Sikap provokatif dari nakhoda baru lembaga nutrisi ini dinilai memperpanjang daftar masalah manajerial yang menerpa internal instansi tersebut sejak awal dibentuk.
“Kepala BGN pertama korup. Kepala yang kedua makin kaya dan punya mobil yang banyak, dan tiba-tiba mengundurkan diri karena sakit. Kepala yang ketiga tidak hanya konyol, tapi provokatif,” ungkapnya.
Fakta bahwa kerusakan fisik sarana pengajaran sudah berlangsung lama seharusnya mendorong pemerintah pusat untuk lebih bijak dalam menetapkan skala prioritas belanja.
“Persoalannya adalah: ketika negara mengetahui ada kebutuhan dasar yang sudah lama mendesak dan belum diselesaikan, mengapa negara mengambil komitmen belanja baru yang sangat besar sebelum memastikan kebutuhan lama itu tertangani secara memadai?” ujarnya.
Sebagai analogi penyeimbang, kondisi tata kelola keuangan ini diibaratkan seperti seorang kepala keluarga yang mengabaikan kerusakan struktural di dalam rumahnya.
“Ibarat punya rumah yang atapnya bocor, plafonnya hampir runtuh, dan kamar anak tidak layak dipakai. Lalu ketika mendapat tambahan uang, Anda memilih mengambil komitmen pengeluaran baru yang besar setiap bulan,” imbuhnya.
Ketika pemilik tempat tinggal dituntut pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut, dalih yang digunakan justru melempar kesalahan pada garis waktu masa lalu.
“Lho, rumah ini kan sudah rusak sebelum pengeluaran baru itu ada. Selain bermasalah, jelas ini tidak menjawab persoalan,” terangnya.
Pola pembelaan diri dari otoritas pangan itu dinilai cacat logika dan mengabaikan substansi pemenuhan hak mendasar anak didik di berbagai wilayah daerah.
“Dan justru karena rumahnya sudah lama rusak, keputusan mengambil pengeluaran besar baru itulah yang patut dipertanyakan,” sambung Rumail.
Polemik ini memanas setelah pimpinan BGN mengomentari kasus kehancuran salah satu bangunan lembaga pendidikan formal di kawasan Grobogan, Jawa Tengah.
“Dulu nggak ada MBG, kan sekolah itu ada yang rusak, bolong, apa semua,” Kata Sudaryono saat konferensi pers di Gedung BGN, Jumat (31/7/2026).
Otoritas logistik makanan berkilah bahwa agenda pembenahan berkala tetap diupayakan berjalan selaras dengan pemenuhan gizi gratis melalui berbagai stimulus keuangan.
“Itu kan nggak karena terus kemudian Pak Prabowo jadi presiden, ada MBG, terus sekolahnya mendadak jadi rusak, kan nggak. Dulu ke mana?" ujarnya.
Pemerintah mengeklaim proyek pemulihan sarana pengairan serta penyesuaian pendapatan bagi guru non-aparatur sipil negara tetap menjadi agenda yang diselesaikan.
“Terus sekarang ada MBG, sudah diambil untuk MBG, sekarang ada revitalisasi irigai 12 T, 14 T, 14 T sampai dengan 5 tahun ini diberesin semua," ucap Sudaryono.
Pihak eksekutif berjanji akan menaikkan upah minimum tenaga pengajar honorer hingga menyentuh angka jutaan rupiah guna meredam kecemburuan sosial di lingkungan sekolah.
"Bahkan oleh Pak Presiden kan sudah dipastikan sampai dengan 2 juta ya kan gitu. Dulu kan nggak. Nah sekarang ada MBG, katanya dipotong untuk MBG, sekarang kita benahi semua," imbuhnya.
BGN meminta publik melihat kebijakan makro secara objektif dan mengklaim seluruh sektor fundamental tetap mendapat porsi pembenahan yang seimbang.
"Maksud saya, kita memang banyak yang harus dibenahi, betul, banyak yang harus dibenahi,” ungkapnya.
“Memang tugas pemerintah adalah membenahi hal-hal yang memang harus dibenahi, pendidikan, kesehatan, gizi termasuk bagaimana pilar demokrasi media, kita benahi semua," sambung Sudaryono. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
