Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan klarifikasi tegas mengenai posisinya yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai penasihat kepala negara.
Langkah penunjukan ini menjadi sorotan luas di tengah dinamika pemerintahan baru.
ADVERTISEMENT
Penegasan tersebut disampaikan langsung melalui unggahan video singkat pada hari Minggu, 11 Oktober 2026.
Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @IndonesiaLawyersClubReborn yang memuat pernyataan langsung dari sang akademisi.
Dalam tayangan itu, dia menerangkan latar belakang penunjukan dirinya yang murni didasarkan pada kompetensi keilmuan yang dimilikinya.
Dia menggarisbawahi bahwa mandat tersebut diberikan secara langsung oleh pemimpin tertinggi eksekutif negara.
Narasumber menyatakan, "saya diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden karena kapasitas akademik dan itu diucapkan oleh Presiden jadi saya tidak mewakili umat beragama tidak mewakili mereka yang suka ikut hobi saya panjat tebing tidak mewakili partai politik tidak mewakili kalangan purnawirawan tidak mewakili mantan pejabat jadi saya punya kebebasan kemerdekaan untuk membawa pikiran saya ke publik".
Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan keterikatan dirinya dengan kelompok maupun golongan tertentu di masyarakat.
Dia menilai status independen ini penting untuk menjaga objektivitas pemikirannya saat berdiskusi di ruang publik.
Kendati demikian, mantan dosen Universitas Indonesia itu tetap menghormati batasan etika moral yang melekat pada jabatan barunya tersebut.
Narasumber menambahkan, "tapi tentang nasihat pada presiden ada etikanya tidak boleh dibuka ke publik ya itu batasnya itu ya akan ada memiden punya pasangan ilegal presiden tidak mampu untuk memutuskan karena masih tergantung pada rezim sebelumnya lalu timbul interpretasi macam-macam kenapa Pak Jokowi datang ke Kertanegara menego menekan mau mengingatkan perjanjian politik dan saya terangkan itu sekali lagi sebagai anggota Wantimpres tidak mewakili pikiran dewan karena setiap anggota punya hak untuk menerangkan pikirannya sendiri".
Kondisi politik belakangan memang diwarnai beragam spekulasi terkait hubungan antar-tokoh bangsa pasca-transisi kepemimpinan nasional.
Pertemuan para elite politik di Kertanegara dinilai memicu penafsiran yang beragam dari berbagai kalangan pengamat serta masyarakat umum.
Oleh karena itu, dia memandang perlu untuk meluruskan status kedudukannya di dalam struktur lembaga dewan pertimbangan tersebut.
Narasumber menegaskan, "saya anggota dewan pertimbangan presiden bukan dewan pertimbangan wakil presiden terima kasih"(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
