Repelita Jakarta - Dinamika politik ketatanegaraan pascaputusnya persidangan Mahkamah Konstitusi terkait berkas administrasi pemilu mendapat perhatian serius dari jajaran penasihat kepresidenan. Langkah antisipasi dini dinilai perlu segera diambil demi mencegah meluasnya keresahan siber menjadi benturan masa di dunia nyata.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung memaparkan analisisnya mengenai pergeseran domain sengketa dokumen kelulusan luar negeri dari ranah hukum menuju koridor legislatif. Pandangan strategis tersebut diuraikan oleh Rocky Gerung saat menjadi pembicara dalam siaran podcast kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Kamis, delapan Oktober dua ribu dua puluh enam.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan pengamatannya sikap institusi peradilan tertinggi yang tidak menerima kedudukan hukum pemohon sejatinya bertindak sebagai sarana penyalur aspirasi menuju parlemen. Menurutnya bola panas perihal pembuktian keabsahan syarat kelulusan tersebut kini sepenuhnya berada di tangan dewan perwakilan rakyat.
Mengenai sikap cuci tangan lembaga peradilan tersebut Rocky Gerung memaparkan, “Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan, dua-duanya dimenangkan. Tetapi implisit dalam cuci tangan itu, dia mau menjadi jembatan isu ini backman public ke DPR. jadi Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan public yang bertahun-tahun ini ke DPR. Dia menyerahkan bola panas ini ke DPR,”.
Langkah taktis tersebut dinilai efektif dalam meredam potensi gejolak di lapangan akibat ketidakpuasan publik atas pembuktian status pendidikan perwakilan negara. Terkait pencegahan konflik masa itu Rocky Gerung berargumen, “Tetapi yang dia cegah itu amuk massa, karena ada akhirnya orang merasa semua yang kita duga bahwa Gibran tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya akhirnya terbukti,”.
Dirinya juga memberikan peringatan keras kepada semua pihak agar tidak menyeret nama kepala negara ke dalam pusaran konflik administrasi pemilu tersebut. Perlindungan terhadap stabilitas kepemimpinan presiden terpilih harus diutamakan dari upaya delegitimasi moral yang sengaja diembuskan oleh kelompok tertentu.
Berkenaan dengan upaya pembatasan isu kepresidenan tersebut Rocky Gerung mengingatkan, “Jangan sampai isu ini dilengketkan dengan Presiden, bahwa presiden ternyata pasangannya illegal, padahal yang diincer cuma pak Wapres. Ada yang mau melengketkan itu supaya dua-duanya kena hukuman moral. Presiden akan susah untuk mengucapkan sesuatu Ketika psikologi public menuntut supaya pak presiden dipancing untuk berkomentar, tidak boleh,”.
Oleh karena itu seluruh penyelesaian sengketa tata negara ini disarankan untuk diselesaikan secara konstitusional melalui mekanisme jembatan politik di Senayan. Hal ini penting demi meredam akumulasi kekecewaan masyarakat sipil yang telah menumpuk sejak munculnya polemik berkas keluarga mantan presiden.
Sebagai penutup argumen politiknya Rocky Gerung menandaskan, “Bagi saya yang terjadi sudahlah terjadi sekarang harus diselesaikan di DPR jadi masalah politik. Kita mesti cegah jangan sampai kemarahan public yang telah terakumulasi dari kasus ijazah pak Jokowi sampai ijazah pak Gibran. Akumulasi itu membuat orang merasa ini saatnya hukuman maksimal pada Dinasti Jokowi,”.
Di tengah bergulirnya perdebatan hangat tersebut suara kritis dari masyarakat siber turut mewarnai linimasa dengan mempertanyakan konsistensi sikap sang pengamat. Sindiran menohok perihal tanggung jawab moral masa lalu dilayangkan secara blak-blakan oleh pengguna internet.
Melalui kolom komentar digital pada Kamis, delapan Oktober dua ribu dua puluh enam pengguna akun lumintu menuangkan kekesalannya dengan menulis, "Lha dia kan yg maksa milih Gibran jadi cawapres waktu Pilpres 2024 lalu, mosok lepas tangan gitu aja. Jilat cebokin terus....".
Penyelesaian polemik administrasi negara ini diharapkan dapat berjalan jernih di tingkat legislatif tanpa harus mengorbankan stabilitas nasional. Kedewasaan berpolitik dari seluruh elemen bangsa menjadi kunci utama dalam menghadapi ujian transparansi tata kelola demokrasi di Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
