Berita, Nasional

Rieke Diah Pitaloka Kritik Penyimpangan Aturan Program MBG, Koperasi Merah Putih, dan Izin Tambang Ujung Kulon

Repelita.net

22 November 2026 15:14 WIB • 129 view

Rieke Diah Pitaloka Kritik Penyimpangan Aturan Program MBG, Koperasi Merah Putih, dan Izin Tambang Ujung Kulon
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, melontarkan kritik tajam terhadap adanya dugaan rekayasa regulasi yang membelokkan gagasan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah program prioritas pemerintah.

ADVERTISEMENT

Pernyataan keras tersebut disampaikan Rieke Diah Pitaloka dalam Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran Kantor Staf Presiden dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kompascom pada Kamis, 19 November 2026.

Menurut Rieke, berbagai persoalan yang memicu kritik masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis maupun Koperasi Desa Merah Putih bukanlah bersumber dari niat kepala negara, melainkan akibat adanya aturan turunan yang menyimpang dari konstitusi.

"Saya tegaskan bukan berarti gagasan presidennya yang salah tapi mari lihat konstruksi hukumnya Inpres Nomor 9 Tahun 2025, Inpres Nomor 17 Tahun 2025, Perpres Nomor 8 Tahun 2026 di mana gagasan Presiden Pasal 33 Undang-Undang Dasar tersebut bahwa harus berbasis koperasi ekonomi kerakyatan, maka kemudian ini koperasi berbasis korporasi salah Pak maaf itu inkonstitusional jadinya," ujar Rieke Diah Pitaloka.

Ia juga menyoroti kejanggalan dalam pengelolaan sistem digital serta penganggaran proyek Internet of Things untuk program Makan Bergizi Gratis yang diserahkan kepada korporasi dengan nilai anggaran hampir mencapai satu triliun rupiah tanpa melalui mekanisme perencanaan Bappenas.

"Transformasi digital IoT-nya MBG ini mungkin saya analisis saya kurang tepat itu diserahkan juga pada Peruri berapa anggarannya lebih dari 1 triliun silakan dicek dengan anggaran seperti itu mereka bilang tidak sampai 1 triliun adanya mungkin 900 miliar tetap saja itu APBN dan tidak melalui TOR Bappenas landasan hukumnya Perpres 82 tahun 2023," tegas Rieke.

Selain persoalan tata kelola anggaran dan digitalisasi, politisi PDI Perjuangan itu turut mengungkap adanya dugaan pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan terkait penerbitan izin pertambangan di kawasan konservasi Ujung Kulon, Banten.

"Terakhir adalah kasus Ujung Kulon Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan bahwa itu daerah konservasi dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2025 bukan hanya daratan tapi pengairan tiba-tiba dengan alasan permintaan pemerintah provinsi muncullah Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 Tahun 2026 yang terbit Februari 2026 Perpresnya terbit bulan Mei 2025 mana bisa Kepmen melawan Perpres Pak batalkan Pak," desak Rieke.

Rieke menilai kemunculan regulasi yang bertentangan dengan peraturan presiden serta keterlambatan pengundangan sejumlah rancangan undang-undang strategis menunjukkan adanya pola sistematis dari kekuatan tersembunyi yang berupaya melemahkan otoritas konstitusional kepala negara.

"Saya mengatakan ini indikasi invisible power yang menikung jadi Presiden itu bukan hanya harus mengendalikan data informasi dan infrastruktur digital tapi juga harus mengendalikan konstruksi hukum terutama peraturan perundang-undangan turunan undang-undang yang telah disahkan bersama DPR segera dibuat sesuai dengan mandat undang-undang," paparnya.

Menanggapi berbagai temuan dan kritik tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyatakan sepakat bahwa komando transformasi digital serta pengelolaan data nasional tidak boleh berada di luar kendali langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Memang Undang-Undang Satu Data itu sangat penting buat kami buat Bakom meskipun Bakom sebenarnya pengguna bukan yang mengurus infrastruktur Undang-Undang Satu Data tapi memang kalau Undang-Undang Satu Data itu dikuasai bukan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai kepalanya tentu kita harusnya meluruskan kembali jangan sampai seperti Perpres yang disebut oleh Bu Rieke tadi," kata Syahganda Nainggolan.

Sementara itu, perwakilan Kantor Staf Presiden yang hadir dalam rapat tersebut memastikan bahwa seluruh masukan mengenai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025, serta Undang-Undang Satu Data Indonesia akan menjadi perhatian serius untuk dikawal bersama.

"Tadi Perpres Nomor 83 Tahun 2025 dan untuk yang menunjuk Peruri 82 2023 ya ini akan menjadi atensi kami Bu terima kasih Bu masukannya sama Undang-Undang SDI Satu Data Indonesia menjadi atensi kami nanti juga ini akan kami coba kawal melalui kegiatan kami," pungkas perwakilan Kantor Staf Presiden menutup tanggapannya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung