Repelita Jakarta - Kabinet pemerintahan baru resmi memperkuat jajaran kelembagaan penasihat strategis dan badan komunikasi negara melalui prosesi pengambilan sumpah jabatan kedinasan.
Kepala negara melantik jajaran pengurus Dewan Pertimbangan Presiden serta pimpinan struktural baru pada instansi penyebaran narasi program kerja nasional.
ADVERTISEMENT
Momen penting pengangkatan aparatur negara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026.
Langkah ini menandai babak awal operasional kelembagaan dalam menyelaraskan arah kebijakan strategis dengan visi besar jajaran pimpinan nasional yang baru.
Melalui tayangan langsung di kanal YouTube Refly Harun, disiarkan runtutan pembacaan surat keputusan pengangkatan resmi para tokoh nasional tersebut.
Dalam kutipan audio siaran itu, dibacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 107P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, dibacakan pula Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106P tahun 2026 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala badan komunikasi pemerintah.
Agenda kenegaraan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah janji kedinasan secara bersama-sama di hadapan pemuka agama serta kepala negara.
Para pejabat berkomitmen penuh untuk setia terhadap aturan konstitusi dasar serta menjunjung tinggi asas etika jabatan kedinasan selama mengabdi.
Usai prosesi sakral tersebut, pimpinan penasihat negara yang baru memberikan keterangan resmi kepada awak media mengenai komitmen tugas ke depan.
Mantan Menteri Sekretaris Negara yang kini resmi menjabat sebagai Ketua Wantimpres, Pratikno, memaparkan komposisi serta fungsi khusus lembaga yang dipimpinnya.
Saat memberikan keterangan pers di area istana, Pratikno menyatakan, "sebagaimana Anda ketahui bahwa anggota-anggota Wantim Pres yang baru ini adalah tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang ee dari berbagai agama dari berbagai profesi yang sudah berpengalaman ee membaktikan diri pada ee negeri kita tercinta Ee dan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk berbagi pengalaman ee menyampaikan ee pertimbangan kepada Bapak Presiden Jadi ee dengan kekayaan pengetahuan pengalaman yang luar biasa dari para anggota ee Dewan Pertimbangan Presiden kami yakin kami bisa ee memberikan saran masukan ee pertimbangan ee sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya ee yaitu Bapak Presiden Jadi kami tugasnya adalah memberikan masukan pertimbangan kepada Bapak Presiden Ee saya ee dipercaya oleh Bapak Presiden sebagai ketua kemudian ee Pak Ata Rajasa sebagai wakil ketua dan Pak Kodari sebagai ee sekretaris akan berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi seluruh anggota bisa maksimal memberikan saran masukan dan pertimbangan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Saya kira itu dari saya."
Pada kesempatan yang sama, posisi kelembagaan Wantimpres turut dipertegas oleh sang wakil pimpinan yang mengulas perubahan status dasar hukum instansi tersebut.
Berdasarkan revisi regulasi terbaru, lembaga penasihat ini secara sah telah bertransformasi menjadi lembaga negara yang posisinya berada langsung di bawah pimpinan presiden.
Saat diwawancarai oleh jurnalis di lokasi kedinasan, Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa menegaskan, "kita bersyukur pada hari ini semua anggota ee Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang yang sudah dirubah dari Undang-Undang 64 2006 ke Undang-Undang 2024 hari ini resmi dilantik Bapak Presiden Kami bersyukur kami berusaha keras untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dan memberikan masukan-masukan terbaik saran-saran terbaik dan tentu juga sebagaimana dia disampaikan undang-undang nasihat terbaik kepada Bapak Presiden Sebagaimana kawan-kawan pahami setelah dilakukan perubahan undang-undang dari 2016 ke 2024 lembaga ini menjadi lembaga negara dari lembaga pemerintah namun tetap berada di bawah presiden Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki Namun kawan-kawan jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan kepada Presiden karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu Jadi kami tentu akan silence apapun yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden Makasih."
Di sisi lain, perbincangan hangat juga terjadi ketika salah satu anggota penasihat terpilih dicecar jurnalis mengenai konsistensi arah pergerakan kritiknya.
Figur akademisi yang selama ini vokal berada di luar lingkaran birokrasi menegaskan masuknya ke dalam sistem tidak akan merubah orisinalitas pemikiran kritisnya.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai independensi sikapnya, Rocky Gerung menyatakan pandangannya dalam kanal YouTube Refly Harun bahwa ia tetap memegang teguh sikap kritis terhadap kebijakan, kendati kini berada di dalam lingkar kekuasaan.
Ia menegaskan posisi Dewan Pertimbangan adalah menjalankan fungsi etis untuk memonitor kesesuaian kebijakan dengan visi presiden, bukan mengevaluasi aspek teknis kementerian.
Ketika ditanya mengenai potensi bias akibat kepentingan politik, ia menyatakan posisinya tetap membawa sudut pandang radikal dan bersikap kritis secara objektif.
Sementara itu, jajaran Badan Komunikasi Pemerintah yang baru dilantik juga menjelaskan komitmennya dalam menjembatani penyampaian pesan kenegaraan secara transparan kepada publik.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan memaparkan pentingnya mengomunikasikan pikiran konstitusional presiden dan mengantisipasi distorsi akibat algoritma kecerdasan buatan.
Langkah konsolidasi lembaga kepresidenan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas komunikasi dua arah antara jajaran birokrasi dan seluruh elemen masyarakat (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
