Repelita [Jakarta] - Presiden resmi melantik Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Buruh di Istana pada Senin, 8 Juni 2026.
Pelantikan tokoh pergerakan buruh tersebut dilakukan bersamaan dengan pengukuhan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
ADVERTISEMENT
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa penunjukan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait kesejahteraan tenaga kerja.
Sekali lagi komitmen bapak Presiden semenjak satu tahun yang lalu, untuk terus bersama-sama mencari formula-formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh.
Itu menjadi prioritas dari pemerintah, kata Prasetyo.
Langkah pemerintah menarik Said Iqbal ke dalam lingkaran kekuasaan memicu perhatian publik, mengingat rekam jejaknya yang kerap melontarkan kritik tajam terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Salah satu sorotan pernah ia sampaikan saat aksi buruh pada 29 Desember 2025, ketika ia mengecam tindakan aparat yang dinilai represif dan memblokade massa.
Teman-teman bisa lihat, demokrasi di Indonesia makin mundur.
Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral yang tidak boleh didatangi rakyatnya, termasuk buruh, ujar Said Iqbal saat itu.
Dalam kesempatan tersebut, ia sempat memprotes tindakan petugas yang menderek mobil komando buruh.
Hari ini kita dipertontonkan bagaimana mungkin mobil komando peserta aksi diderek, para peserta aksi didorong.
Ini sudah kembali ke zaman militeristik, cara-cara militer digunakan untuk menghadapi demonstran, tegasnya.
Said Iqbal juga pernah mengkritik penetapan UMP DKI Jakarta yang dianggap tidak realistis bagi kaum pekerja.
Tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi, tuturnya.
Selain itu, ia pernah mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait revisi upah sektoral yang dituding lebih memihak perusahaan asing.
KDM ingin melindungi asing.
Raksasa-raksasa elektronik dilindungi, pabrik kecap pabrik roti mau dimatiin.
Upahnya lebih tinggi dari pabrik Samsung, lebih tinggi dari pabrik Epson, terangnya.
Tak hanya isu domestik, ia juga vokal menolak kesepakatan dagang Indonesia-AS karena dinilai melanggar kedaulatan terkait pemindahan data pribadi warga negara.
Bagaimana mungkin data pribadi warga negara bisa dipindahkan ke negara lain?.
Apakah rakyat sudah ditanya?.
Apakah buruh sudah ditanya?.
Tidak pernah.
Ini kebijakan elitis yang hanya menguntungkan segelintir orang, dan mengorbankan buruh, keluhnya pada 24 Juli lalu.
Kini, dengan posisi barunya sebagai penasihat, publik menantikan kontribusi nyata Said Iqbal dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh dari dalam pemerintahan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
