Repelita Jakarta - Dinamika perombakan kabinet kembali bergulir di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyasar sejumlah posisi menteri strategis dan kepala kepolisian negara.
Langkah penataan susunan pemerintahan yang terjadi secara cepat ini dibahas secara mendalam dalam sebuah diskusi yang ditayangkan oleh kanal YouTube Official SINDOnews pada tanggal 4 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam tayangan tersebut, pergeseran posisi dinilai publik sebagai sinyal kuat adanya upaya pembersihan pengaruh patron politik lama dari dalam lingkaran kekuasaan.
Redaktur yang hadir dalam dialog, yakni Cipto, Sunu, dan Joni secara bergantian memaparkan hasil pengamatan mereka mengenai implikasi pergantian pejabat vital tersebut.
Menurut pengamatan Cipto, penataan jajaran kabinet ini tercatat sudah menjadi gelombang perombakan yang ketujuh kalinya selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo.
Penilaian masyarakat yang mengaitkan reshuffle dengan pembersihan orang-orang dekat mantan presiden dinilai wajar karena sosok yang diganti memang dikenal sangat melekat dengan Jokowi.
Cipto menambahkan bahwa bayang-bayang patron politik lama yang selama ini mewarnai kebijakan kepala negara tampaknya sengaja mulai dieliminasi agar kebijakan ke depan berjalan mandiri.
Proses pergantian kepemimpinan korps kepolisian juga disorot karena terkesan berlangsung secara mendadak saat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.
Mengenai mekanisme kilat itu, Sunu menceritakan pengalaman timnya yang mengawal proses pelantikan dari pagi hari dan sempat merasa terkejut dengan kecepatan pergeseran tersebut.
Rapat di Komisi Tiga DPR RI yang awalnya tidak mencantumkan agenda uji kelayakan secara eksplisit tiba-tiba langsung menampilkan pemaparan dari calon Kapolri baru, Suyudi.
Ketua DPR RI juga mengonfirmasi bahwa setelah dokumen disetujui pihak parlemen maka proses pengesahan oleh kepala negara bisa langsung dilaksanakan pada siang harinya.
Sunu menjabarkan bahwa total terdapat empat belas pejabat di posisi krusial yang posisinya dioplos serta diganti secara bersamaan dalam momentum perombakan kilat ini.
Tindakan tersebut kemudian dikaitkan dengan persiapan menuju kontestasi politik tahun 2029 mengingat masa konsentrasi pemilu akan efektif berjalan dalam dua tahun ke depan.
Terkait pemindahan tugas Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Joni memberikan pandangan strategis mengenai implikasi dari jabatan baru tersebut.
Jabatan sebagai kepala staf lembaga tersebut dinilai kurang strategis jika dibandingkan komando kepolisian karena sebelumnya pos ini diisi oleh Jenderal Dudung Abdurachman.
Meski demikian, posisi baru ini membuat figur bersangkutan secara fisik berada lebih dekat di dalam lingkaran istana walaupun terpisah gedung dengan presiden.
Sebelumnya, pejabat bersangkutan bersama Kapolri baru Jenderal Suyudi menegaskan statusnya yang masih tetap aktif sebagai anggota kepolisian sampai tahun 2029 mendatang.
Konstitusi negara turut menjadi dasar pembahasan di mana posisi tiga menteri utama yakni pertahanan, luar negeri, dan dalam negeri memegang peranan krusial jika presiden berhalangan.
Selain posisi menteri utama dan kepala kepolisian, perombakan juga menyentuh jabatan ekonomi seperti Wakil Menteri Koordinator Perekonomian Drajad Wibowo dan posisi Wakil Menteri Keuangan.
Pergeseran besar-besaran ini dinilai menjadi instrumen penting bagi pemegang kekuasaan tertinggi untuk memperkuat kendali mandiri demi mengamankan stabilitas pemerintahan ke depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
