Repelita Jakarta - Politikus senior Edy Mulyadi menyoroti perombakan kabinet jilid ketujuh yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026.
Perubahan formasi pemerintahan tersebut dinilai membawa pola, kecepatan, serta pesan politik yang sangat tegas dan berbeda dari sebelumnya.
ADVERTISEMENT
Sejumlah fakta lapangan menunjukkan adanya perombakan besar-besaran pada struktur lembaga penegak hukum dan posisi strategis di lingkungan Istana.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan posisinya digantikan oleh Jenderal Suyudi Ario Seto.
Selain itu, posisi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia juga mengalami pergantian dengan menunjuk Komjen Wahyu Hadiningrat untuk mendampingi Suyudi.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan hanya menyerahkan satu nama tunggal kepada Dewan Perwakilan Rakyat tanpa menyertakan pilihan kompromi lainnya.
Wacana penggantian Listyo Sigit sebetulnya sudah bergulir di tengah masyarakat luas paling tidak sejak dua tahun kepemimpinan sebelumnya.
Masyarakat menilai kinerja kepolisian pada masa lalu terlalu berorientasi pada kepentingan tertentu sehingga memicu desakan pencopotan dari berbagai penjuru.
Namun, pada saat itu Presiden belum mengambil tindakan apa pun dan memilih untuk bergeming menghadapi berbagai tekanan publik yang muncul.
Pada tanggal 1 Oktober 2026 tersebut, proses pencopotan dan penunjukan kapolri baru dilakukan dengan kecepatan tinggi dalam waktu singkat.
Mulai dari pengiriman surat presiden ke dewan perwakilan rakyat hingga uji kelayakan dan kepatutan serta pelantikan di Istana berlangsung hanya beberapa jam.
Kecepatan eksekusi tersebut sengaja diterapkan untuk mencegah terjadinya serangan balik atau upaya manuver politik dari pihak-pihak tertentu.
Listyo Sigit tidak dibuang begitu saja dari struktur pemerintahan karena ia kemudian ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan di Istana.
Langkah penempatan tersebut dinilai sebagai bentuk pendaratan lunak agar tidak menimbulkan turbulensi politik di internal Korps Bhayangkara.
Kendati demikian, dari sudut pandang kekuasaan politik, jabatan baru tersebut tidak lagi memegang kendali komando pasukan dan instrumen penyidikan.
Sementara itu, Pratikno yang sebelumnya menjadi tokoh sentral di lingkungan Istana kini benar-benar terlempar dari lingkaran kekuasaan utama.
Bagi para pengamat politik, langkah tersebut dibaca sebagai operasi pembersihan jalur komando untuk mengakhiri pengaruh jangka panjang tertentu.
Penunjukan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai pimpinan baru kepolisian menandai dimulainya babak baru di lingkungan Markas Besar Kepolisian.
Suyudi dikenal sebagai perwira tinggi berlatar belakang reserse murni yang meniti karier dari lapangan dan penegakan hukum profesional.
Langkah penataan ulang tersebut diyakini akan merembet ke jajaran kapolda dan pejabat utama lainnya guna memastikan garis komando tegak lurus.
Kubu pemerhati politik menilai perombakan ini menunjukkan ketegasan kepemimpinan dalam mengonsolidasikan kekuasaan secara penuh di Istana.
Dengan bergesernya figur-figur kunci tersebut, pusat kendali pemerintahan kini dipastikan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun demikian, dinamika politik nasional diperkirakan masih akan terus berjalan seiring dengan penyesuaian kekuatan dari berbagai pihak terkait.(*) Editor: 91224 R-ID Elok
