Repelita Jakarta - Kalangan tokoh perwakilan masyarakat sipil menjadwalkan agenda kunjungan penting untuk mendatangi markas Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen Senayan serta Kantor DPP PKS di kawasan TB Simatupang, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.
Rombongan strategis tersebut dikomandoi langsung oleh Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, pendiri Barisan Oposisi Indonesia Ubedilah Badrun, hingga akademisi Universitas Indonesia Effendi Gazali.
ADVERTISEMENT
Agenda kunjungan koalisi masyarakat sipil tersebut bertujuan mendesak jajaran lembaga legislatif agar segera menggulirkan penggunaan Hak Angket guna menyelidiki polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kami mendorong hak angket," kata Ray Rangkuti saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh wartawan pada Minggu, 11 Oktober 2026, yang videonya disiarkan melalui kanal YouTube @LingkarMadaniOfficial.
Ray memaparkan bahwa desakan Hak Angket ini kian menguat menyusul manuver para sukarelawan pendukung Gibran yang gencar mengeklaim bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut memegang ijazah setara Sekolah Menengah Atas.
"Terakhir yang kami dengar, pengakuan mereka bahwa saudara Gibran ini memiliki ijazah, kan, begitu, lo," ujar pengamat politik tersebut sebagaimana terekam dalam tayangan YouTube @LingkarMadaniOfficial pada Minggu, 11 Oktober 2026.
Pernyataan klaim kelompok sukarelawan tersebut dinilai bertolak belakang secara drastis dengan pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menegaskan nihilnya bukti meyakinkan terkait fisik dokumen ijazah SMA milik Gibran.
Atas dasar kontradiksi tersebut, Ray menilai panggung Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat serta pembentukan Panitia Khusus merupakan arena resmi paling ideal bagi Gibran untuk membuktikan kebenaran klaim pendukungnya secara transparan di hadapan publik.
"Intinya supaya dibuka lagi forumnya. Kalau benar ijazah itu ada, ya, sudah diperlihatkan di hak angket itu, di pansus angket nantinya, begitu," lanjut penjelasan Ray Rangkuti dalam dokumen video YouTube @LingkarMadaniOfficial tanggal 11 Oktober 2026.
Ia menambahkan peringatan keras bahwa apabila dalam proses penyelidikan Hak Angket nantinya pihak bersangkutan tetap gagal menghadirkan dokumen autentik tersebut, maka kewenangan sepenuhnya berada di tangan dewan untuk memutuskan langkah konstitusional selanjutnya.
"Kalau tidak ada, ya, harus, kalau misalnya tidak ada, ya, itu terserah DPR apa lanjutannya, begitu kira-kira," tegas Ray Rangkuti dalam rekaman wawancara YouTube @LingkarMadaniOfficial hari Minggu, 11 Oktober 2026.
Dalam agenda audiensi resmi tersebut, perwakilan aliansi masyarakat sipil dijadwalkan bakal diterima secara langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, sementara kepastian waktu penerimaan dari pihak DPP PKS masih menunggu konfirmasi lanjutan.
Ray memastikan bahwa rangkaian safari politik kelompoknya tidak akan berhenti pada kedua partai politik tersebut, melainkan diagendakan untuk menyambangi seluruh fraksi partai yang bernaung di gedung DPR RI demi menuntut kejelasan penegakan konstitusi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
