Repelita [Jakarta] - Tokoh pengamat sosiologi politik melayangkan kritik tajam terhadap model pemaksaan target pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan baru yang dinilai terlalu membebani kapasitas keuangan negara.
Ulasan bernada pedas mengenai ambisi besar jajaran otoritas terdahulu tersebut dipaparkan dalam forum dialog ketatanegaraan yang disiarkan oleh saluran YouTube resmi milik @officialnusantaratv.
ADVERTISEMENT
Direktur Eksekutif Lingkarmadani, Ray Rangkuti, menilai adanya kegamangan dalam proses pemindahan secara resmi disebabkan oleh ketiadaan payung hukum operasional dari kepala negara.
Dalam pandangan kritisnya, ia menyoroti ketergesa-gesaan dalam penetapan target awal pemindahan tanpa adanya perhitungan matang mengenai kesiapan birokrasi di lapangan.
Ia meluapkan argumentasi teknisnya mengenai ambisi personal yang mengabaikan realitas kesiapan daerah penunjang tersebut dengan berujar bahwa "Presiden Jokowi terlalu bernafsu".
Dampak dari kebijakan top-down tersebut kini berujung pada ketidakjelasan status definitif kedudukan lembaga tinggi negara lantaran instrumen eksekusi hukum belum juga ditandatangani.
Ia menggarisbawahi ketiadaan legalitas operasional pemindahan tersebut di hadapan hukum dengan menegaskan kalimat "Keppres saja gak keluar!".
Konsekuensi dari belum terbitnya keputusan presiden tersebut memastikan bahwa provinsi DKI Jakarta secara sah masih memegang penuh fungsi dan peran sebagai ibu kota Indonesia.
Lebih lanjut, ia memetakan adanya pergeseran fokus kabinet baru saat ini yang terbukti lebih mengutamakan pemenuhan dana jumbo untuk program Makan Bergizi Gratis.
Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk tidak memaksakan percepatan pemindahan ASN secara ujug-ujug demi menghindari risiko crowding out atau kemandekan aktivitas ekonomi nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
