Repelita Jakarta - Sinyal keras mengenai terungkapnya aktor intelektual di balik kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memicu ketegangan di kalangan elite setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membeberkan perkembangan terbaru penyidikan.
ADVERTISEMENT
Bocoran informasi penting yang membuat sejumlah pihak disebut tidak bisa tidur nyenyak tersebut diulas melalui tayangan video di platform YouTube pada Jumat, 20 November 2026, meski nama kanal maupun identitas pembicaranya tidak tercantum secara eksplisit pada keterangan unggahan.
Dalam paparan tersebut, narasumber menyoroti pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan bahwa pengusutan perkara yang telah masuk tahap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu tidak akan berhenti pada mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo semata.
Menurut keterangan Yusril di Jakarta pada 18 November, penyidikan yang kini dikaitkan dengan dugaan tindak pidana makar wajib menelusuri seluruh jaringan mulai dari pelaksana di lapangan, perencana, hingga pihak yang berada di balik layar untuk melumpuhkan pemerintahan.
"Kalau kita berbicara mengenai makar tentu harus diingat dilihat siapa yang merencanakan siapa yang melaksanakan dan siapa yang berada di belakangnya Tidak menutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi kepolisian," tegas Yusril sebagaimana dikutip dalam tayangan tersebut.
Pembicara dalam video itu juga menilai bahwa penyadapan terhadap kepala negara yang menyeret nama mantan pimpinan tertinggi Polri merupakan anomali serius karena seharusnya pucuk pimpinan kepolisian bertugas melindungi presiden dari ancaman intersepsi.
Ia menyinggung isu yang berkembang mengenai dugaan penyadapan terhadap ribuan hingga puluhan ribu nomor telepon milik tokoh politik, jurnalis seperti Najwa Shihab, figur publik seperti Raffi Ahmad, hingga aktivis yang dikhawatirkan dapat dijadikan alat penyanderaan politik.
Selain itu, narasumber turut mengaitkan dugaan upaya melemahkan pemerintahan dengan sejumlah gejolak di lapangan, mulai dari peristiwa kebakaran gedung saat aksi demonstrasi hingga berulangnya kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menutup ulasannya, pembicara mendesak aparat penegak hukum segera melengkapi dua alat bukti permulaan yang cukup dan mengumumkan secara transparan identitas calon tersangka baru agar polemik penyadapan ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok