Repelita Jakarta - Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menyampaikan kritik tajam terkait arah kepemimpinan nasional di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.
Pandangan kritis tersebut dituangkan dalam catatan analitis bertajuk Quo Vadis Prabowo yang diterbitkan di Kota Bandung pada hari Rabu, 16 September 2026.
ADVERTISEMENT
Sorotan utama dalam ulasan tersebut bermula dari keputusan kontroversial pemberhentian menteri keuangan yang dinilai tidak melalui prosedur etika ketatanegaraan yang wajar.
Dari cara memberhentikan, maka ada aroma nafsu kuasa angkara murka Prabowo bak macan lansia yang bernafas terengah-engah, tulis pengamat tersebut dalam catatannya.
Tindakan pemecatan mendadak saat sang pejabat tengah melaksanakan tugas rapat kedinasan dinilai mencerminkan pola komunikasi kekuasaan yang kurang matang dan menubruk etika.
Situasi tersebut memicu pergeseran simpati publik yang justru lebih berpihak kepada figur yang diberhentikan ketimbang pengambil kebijakan tertinggi negara.
Lebih lanjut, analisis tersebut membedah tiga arah lintasan kebijakan utama pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip kedaulatan rakyat sepenuhnya.
Lintasan pertama mengarah pada gejala otoritarianisme melalui kultur kepemimpinan sentralistik yang seolah menempatkan penguasa pada posisi tanpa kesalahan.
Lintasan kedua menyoroti keberlanjutan pengaruh politik sebelumnya lewat penempatan figur-figur tertentu seperti Suahasil Nazara di dalam struktur kabinet pemerintahan yang sedang berjalan.
Lintasan ketiga memperingatkan potensi penguatan cengkeraman kelompok oligarki yang dikhawatirkan mendistorsi orientasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat bawah.
Kebijakan strategis pemerintah dinilai lebih memihak kepentingan elite pengusaha dan kelompok tertentu alih-alih menjawab persoalan ekonomi riil rakyat kecil.
Pemerhati politik itu menyimpulkan bahwa arah haluan kekuasaan saat ini kian berjarak dari aspirasi mayoritas warga negara yang menuntut keadilan substantif.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
