Repelita [Jakarta] - Isu miring mengenai proyek Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa yang dituding bakal menguras habis ketahanan finansial negara seketika dipatahkan oleh bendahara negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi bahwa jajaran lembaga penilai finansial global sebetulnya lebih menaruh perhatian pada gejolak sentimen negatif di pasar keuangan dalam negeri.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, lembaga internasional tersebut tidak mempersoalkan aspek keberlanjutan pembiayaan dari program-program strategis itu terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Bahkan dalam agenda diskusi tatap muka paling mutakhir bersama lembaga S&P Global Ratings, implikasi fiskal dari proyek pangan komersial tersebut sama sekali tidak menjadi topik krusial.
“Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja,” jelas Menkeu Purbaya saat ditemui di kompleks Gedung DPR/MPR RI, Sabtu (6/6/2026).
Ia menguraikan salah satu kekeliruan persepsi yang sempat berkembang di ruang publik ialah adanya asumsi bahwa pos belanja kemanusiaan tersebut bersifat baku sehingga rawan menekan kas negara.
Dirinya meyakinkan pihak evaluator finansial dunia bahwa segenap agenda prioritas nasional tersebut didesain memiliki kelonggaran alokasi untuk diselaraskan dengan kemampuan keuangan negara.
“Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel, saya kasih ke S&P yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust, jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita,” jelas Purbaya.
Sifat adaptif di dalam pengelolaan anggaran ini dipandang sebagai pilar penting guna menyeimbangkan jalannya visi misi kepemimpinan nasional dengan stabilitas ekonomi makro.
“Itu kan program fleksibel, MBG kan fleksibel. Lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel. Di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” jelasnya.
Otoritas keuangan nasional juga tetap optimis dapat menekan angka defisit tahunan pada batas aman di kisaran dua hingga tiga persen walau tengah mengongkos berbagai agenda besar.
“Termasuk program-program itu enggak dipertanyakan karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen,” ucapnya.
Pemerintah juga mengantongi kesiapan instrumen kebijakan moneter dan fiskal guna meredam rambatan risiko global seperti fluktuasi tajam harga minyak mentah dunia yang dapat mengancam neraca belanja.
“Dan kalau kepepet misalnya harganya minyak yang tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan,” kata Purbaya.
Untuk diketahui, jajaran kabinet sebelumnya telah memotong pagu pembiayaan sektor pangan ini untuk tahun anggaran 2026 dari angka awal sebesar Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Langkah rasionalisasi ini menjadi potret konkret dari komitmen penghematan anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto agar penyerapan dana berjalan optimal tanpa mengorbankan target sasaran.
“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” beber Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Meski demikian, formulasi mengenai potensi restrukturisasi nominal belanja ke depan harus dikonsultasikan bersama Kepala Badan Gizi Nasional yang baru dikukuhkan, Nanik S Deyang.
Purbaya mengaku sejauh ini dirinya belum menggelar pertemuan kedinasan secara empat mata dengan pejabat bersangkutan demi menggodok kelanjutan alokasi anggaran operasional tersebut.
“Kalau saya enggak tahu, kan tergantung Ketua BGN-nya. Kalau yang ketua yang baru bilang dulu sebelum jadi ketua, dia billing bisa diatur, kita lihat seperti apa, saya belum ketemu dengan beliau ya,” jelasnya.
Di lain sisi, realisasi serapan pembiayaan untuk pemenuhan pangan nutrisi ini menunjukkan grafik kenaikan yang linier seiring perluasan zonasi wilayah sebaran masyarakat penerima.
Hingga periode akhir Mei 2026, total penyerapan instrumen dana tercatat menembus angka Rp88,15 triliun atau melonjak sebesar 17,53 persen dari posisi April yang tertahan di level Rp75 triliun.
Kucuran pembiayaan tersebut sukses didistribusikan kepada 63,13 juta jiwa penerima manfaat melalui perantara 29.679 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di tanah air.
Dari total data demografi tersebut, porsi sebesar 48,9 juta jiwa mengalir bagi kelompok pelajar sekolah, sedangkan sisa 14,3 juta jiwa lainnya menyasar kalangan ibu hamil, menyusui, serta balita.
Setiap posko unit pelayanan pangan komersial ini rata-rata mengakomodasi kebutuhan nutrisi berkisar antara 500 hingga 3.000 jiwa menyesuaikan tingkat kepadatan penduduk daerah setempat.
“Realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis sampai sekarang sudah mencapai Rp 88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.679 SPPG,” jelas Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Akselerasi pencairan dana talangan ini sengaja dipacu demi menggenjot roda perekonomian sektor domestik sekaligus menghadirkan dampak stimulus kesejahteraan secara instan bagi konsumsi warga.
Kementerian Keuangan membukukan akumulasi total serapan belanja negara per Mei 2026 menyentuh level Rp1.365,4 triliun atau tumbuh agresif sebesar 34,4 persen secara tahunan.
“Belanja negara tumbuh 34,4 persen menjadi Rp 1.365,4 triliun. Pemerintah sengaja mempercepat belanja agar dampaknya terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun,” ucapnya.
Institusi pengelola keuangan berjanji akan terus menyempurnakan aspek transparansi serta akuntabilitas mekanisme pengadaan barang pada lembaga BGN agar tepat sasaran dan terhindar dari kebocoran fiskal. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
