Repelita [Jakarta] - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, memandang kritik yang dilontarkan mantan diplomat Dino Patti Djalal mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sebagai masukan yang patut diperhatikan pemerintah.
Menurut Andreas, pandangan yang disampaikan Dino tidak semestinya dilihat sebagai serangan politik, melainkan bagian dari evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan negara.
ADVERTISEMENT
Ia menilai sorotan mengenai biaya perjalanan, tujuan diplomasi, hingga manfaat yang dihasilkan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
“Ya menurut saya sih kritik itu baik ya, ada baiknya. Dalam arti bahwa itu masukan-masukan untuk Presiden,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2/6/2026.
Andreas mengatakan Presiden Prabowo selama ini juga telah menyampaikan komitmennya untuk menerima berbagai kritik dan pandangan dari berbagai kalangan.
Karena itu, menurutnya, masukan yang datang dari tokoh maupun masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses perbaikan pemerintahan.
“Karena Presiden juga menyampaikan bahwa dia terbuka terhadap kritik baik dari PDI Perjuangan maupun tentu dari masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andreas menilai Dino Patti Djalal memiliki kapasitas dan pengalaman panjang di bidang hubungan internasional sehingga pandangannya layak dijadikan bahan pertimbangan.
Ia menyebut pengalaman diplomatik yang dimiliki Dino membuat kritik tersebut memiliki nilai yang patut dicermati secara serius.
“Saya kira Pak Dino Patti Djalal adalah seorang expert dan punya pengalaman yang cukup dalam dunia diplomasi. Sehingga apa yang beliau sampaikan menurut saya ya patut menjadi pertimbangan,” katanya.
Meski demikian, Andreas mengakui pemerintah tentu memiliki argumentasi dan penjelasan tersendiri terhadap kritik yang berkembang terkait kunjungan luar negeri Presiden.
Ia juga mengaku telah mendengar adanya tanggapan yang disampaikan pihak pemerintah melalui Sekretaris Kabinet.
“Tapi tentu pemerintah punya jawaban terhadap itu dan saya dengar juga sudah ada jawaban dari Seskab kalau nggak salah,” lanjutnya.
Di sisi lain, Andreas menyoroti respons yang lebih banyak muncul dari kader maupun elite Partai Gerindra dibanding penjelasan resmi dari jajaran diplomasi pemerintah.
Menurutnya, penjelasan mengenai arah dan capaian kebijakan luar negeri seharusnya disampaikan langsung oleh pihak yang memiliki otoritas di bidang tersebut.
“Tapi menurut saya seharusnya Menteri Luar Negeri memberikan jawaban itu sehingga masyarakat tahu bagaimana kerja dan kinerja daripada dunia diplomasi politik luar negeri Indonesia, dan itu yang penting saya kira,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
