Repelita Jakarta - Kalangan petinggi partai solidaritas indonesia dikabarkan menunjukkan ketidakpuasan mendalam terhadap sikap diam pemerintah dalam menghadapi gugatan hukum wakil presiden gibran rakabuming raka di mahkamah konstitusi.
Menanggapi dinamika politik tersebut, pegiat media sosial chusnul chotimah langsung melontarkan reaksi keras guna meluruskan persepsi keliru yang dibangun oleh elite partai pendukung tersebut.
ADVERTISEMENT
Chusnul menilai keputusan pemerintah pusat untuk bersikap netral dan tidak ikut campur tangan dalam perkara hukum tersebut sudah merupakan langkah paling tepat.
"Sudah benar pemerintah Prabowo nggak ada ikut campur, karena masalah Gibran itu sebelum Gibran jadi wakil presiden," jelas Chusnul Chotimah pada hari kamis tanggal 1 oktober 2026.
Lebih lanjut, ia mengaku merasa heran dengan sikap politisi partai tersebut yang justru berupaya menarik-narik kekuasaan eksekutif ke dalam ranah sengketa hukum yang bersifat personal.
Permasalahan yang dipersoalkan di lembaga peradilan konstitusi menyangkut keabsahan dokumen administratif ijazah pendidikan sekolah menengah atas milik pribadi pejabat negara tersebut sebelum dilantik.
"Sederhana begini aja kamu bungul," sebut Chusnu Chotimah dalam komentarnya untuk mengkritik ketidakpahaman elite politik terhadap batasan kewenangan konstitusional.
Pernyataan tersebut dilontarkan sebagai bentuk respons atas kritikan terbuka dari juru bicara partai solidaritas indonesia dian sandi utama mengenai absennya pembelaan resmi dari istana.
Sebelumnya, pihak partai tersebut mempertanyakan keberadaan lembaga komunikasi kepresidenan serta kantor staf presiden yang dinilai abai ketika figur orang nomor dua negara digugat.
"Pemerintahan hari ini bukan hanya Pak Prabowo tp juga Mas Gibran sebagai Wapres," kata Dian Sandi merespons situasi politik tersebut.
Ia menilai jajaran instansi komunikasi pemerintah seharusnya tidak tinggal diam agar pimpinan negara tidak terkesan berjuang menghadapi badai gugatan secara sendirian.
"Kemana Bakom, kemana Jubir Istana, kemana KSP di saat Pimpinan Negara digugat seperti ini?" tandas Dian Sandi mengkritisi kinerja lembaga eksekutif.
Akibat ketiadaan respons resmi dari istana, ia mengibaratkan posisi wakil presiden bagaikan berjalan di ruang gelap tanpa adanya perlindungan komunikasi politik yang memadai.
"Mas Gibran seperti berjalan sendiri di kegelapan tanpa pembelaan," tandas Direktur Medsos PSI tersebut.
Gugatan hukum terkait keabsahan syarat administrasi pencalonan wakil presiden pada pemilu lalu kini memang tengah memasuki tahap krusial pemeriksaan pembuktian di persidangan mahkamah konstitusi.
Agenda persidangan maraton tersebut telah mendengarkan keterangan sejumlah saksi ahli serta pakar hukum tata negara yang dihadirkan secara bergantian oleh kelompok pemohon perkara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
