Repelita [Jakarta] - Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Siti Zuhro menyoroti dinamika keakraban para pimpinan negara pada momen perayaan kemerdekaan lalu.
Ia menilai masyarakat tidak dapat menggantungkan harapan terlampau tinggi terhadap relasi yang saling terikat antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
Hubungan erat di hadapan publik tersebut lantas memunculkan spekulasi mengenai eksistensi kesepakatan politik tertentu yang mengikat pimpinan pemerintahan saat ini pada tayangan Forum Keadilan TV.
Pakar politik yang akrab disapa Prof Wiwi ini menyampaikan keprihatinannya atas dinamika tata kelola pemerintahan yang masih diwarnai persoalan ketimpangan sosial.
Menurut penjelasannya, makna kemerdekaan hakiki belum dirasakan menyeluruh oleh warga akibat belum optimalnya penanganan pengangguran serta angka kemiskinan.
Ia menekankan pentingnya pembenahan secara menyeluruh pada tata kelola birokrasi guna mengembalikan arah pembangunan nasional sesuai amanah undang-undang.
Ia turut memaparkan bahwa kelompok pemilik modal mendapatkan ruang gerak paling menguntungkan sepanjang kurun waktu sepuluh tahun pemerintahan terdahulu.
Lemahnya penegakan aturan hukum pada masa sebelumnya dinilai memberi keleluasaan bagi kalangan tersebut untuk menguasai berbagai sektor perekonomian.
Sebaliknya, ketegasan pemerintahan baru dalam menyita aset ilegal dan memberantas praktik korupsi kini mulai memicu kecemasan di lingkaran pengusaha tersebut.
Mengenai pertemuan di Kertanegara pada awal tahun, Siti Zuhro menilai belum ada langkah riil yang terealisasi dari hasil pembicaraan yang berlangsung.
Salah satunya berkaitan dengan usulan pergantian pucuk pimpinan di tubuh institusi Kepolisian Republik Indonesia yang belum diakomodasi oleh pihak istana.
Ia mengingatkan bahwa kurun waktu dua tahun mendatang menjadi fase penting bagi masyarakat dalam menentukan tingkat kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
