Repelita Jakarta - Polemik seputar kualifikasi pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik setelah perdebatan hukum hangat ditayangkan melalui kanal YouTube Hersubeno Point pada tanggal 10 Oktober 2026.
Dalam diskusi tersebut, pakar komunikasi politik Profesor Effendi Gazali mempertanyakan alasan para relawan dan kuasa hukum Andi Aswan yang terus mempersoalkan keabsahan ijazah, kendati sembilan hakim Mahkamah Konstitusi tidak ada yang sependapat dengan argumen mereka.
ADVERTISEMENT
Perdebatan ini mencuat setelah kubu pembela mengklaim bahwa kelulusan advanced diploma di Management Development Institute of Singapore (MDIS) setara dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas di Indonesia.
Namun, merujuk pada penjelasan ahli serta ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dokumen wajib yang harus diserahkan saat pendaftaran calon adalah bukti kelulusan pendidikan menengah atau yang sederajat.
Pihak penyelenggara pemilu dan Mahkamah Konstitusi dinilai telah tepat dalam menilai dokumen fisik yang dilampirkan, tanpa harus mempertimbangkan narasi tambahan di luar ketentuan minimal undang-undang.
Upaya pembelaan yang dilakukan para pendukung dinilai justru memicu kebingungan publik karena tidak disertai dengan penyerahan bukti dokumen ijazah sekolah menengah yang sah secara hukum.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
