Repelita Jakarta - Pemimpin Tertinggi Indonesia Prabowo Subianto mengeluarkan imbauan keras agar segenap oknum yang pernah melanggar hukum tidak terus bersembunyi.
Kepala negara meminta para pelaku penyelewengan anggaran untuk segera menyudahi upaya mempertahankan seluruh bentuk logistik kekayaan hasil kejahatan korporasi mereka.
ADVERTISEMENT
Pesan bernada peringatan tegas itu disampaikan saat dirinya menghadiri upacara penyerahan denda administratif di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta.
Agenda penyelamatan keuangan negara oleh jajaran gugus tugas khusus itu terlaksana secara resmi pada hari Selasa tanggal enam Oktober dua ribu dua puluh enam.
Dalam pidatonya, presiden menjelaskan bahwa langkah kooperatif dari para pelaku sangat berpotensi menjadi instrumen pertimbangan yang meringankan di dalam proses peradilan.
“Lebih baik saudara bersihkan diri, tertibkan diri, pengakuan dosa, cepat-cepat lapor, jadi saudara bisa menjadi justice collaborator,” kata Prabowo Subianto.
Dirinya pun memberikan ilustrasi konkret mengenai rekayasa sikap ideal dari seorang pelanggar hukum yang memilih sadar secara sukarela menyerahkan aset ilegalnya.
Sikap ksatria tersebut dinilai wajib dibarengi dengan komitmen tinggi untuk membantu aparat membongkar jaringan keterlibatan komplotan hitam lain di sekelilingnya.
“Pak, saya minta maaf. Kemarin-kemarin saya khilaf, ya, saya tidak kuat iman, tapi saya sadar. Ini saya kembalikan hasil yang saya korupsi,” ujar Prabowo Subianto mencontohkan kalimat pengakuan dosa.
Sang jenderal purnawirawan menguraikan bahwa di dalam hukum positif terdapat ruang regulasi yang mengakomodasi pelonggaran hukuman bagi terdakwa yang kooperatif.
Aspek pengembalian modal finansial milik rakyat serta keaktifan dalam membantu proses penyelidikan dipastikan menjadi poin krusial yang akan dihitung oleh majelis hakim.
“Kalau begitu, semua unsur termasuk hakim pun, iya kan, ada dalam keputusan hakim ada kan, hal-hal yang meringankan. Bahwa dia sudah sadar, dia kerja sama, dia menjadi justice collaborator, dia kembalikan sebagian uang yang dia korupsi demi cinta dia kepada bangsa dan rakyat Indonesia, dan dia bersedia menunjukkan yang lain-lain,” sambungnya memaparkan keuntungan hukum.
Bagi institusi kepresidenan, opsi menyerahkan diri secara dini bukan sekadar taktik menghindari kejaran represif korps penegak hukum di lapangan.
Melainkan langkah taktis itu dipandang efektif dalam mempercepat pemulihan stabilitas ekonomi makro negara akibat hilangnya kekayaan bumi pertiwi selama ini.
Pada momentum pameran kinerja itu, satuan tugas khusus sektor kehutanan berhasil mengembalikan dana jumbo senilai tiga belas koma dua puluh empat triliun rupiah.
Komposisi perolehan dana tersebut mencakup denda administrasi korporasi perkebunan senilai tiga koma empat puluh tujuh triliun rupiah ke kas negara.
Ditambah pasokan Penerimaan Negara Bukan Pajak pidana khusus sebesar satu koma lima puluh tiga triliun rupiah serta sektor perpajakan delapan koma dua puluh dua triliun rupiah.
Selain pengembalian modal finansial, gugus tugas kehutanan turut mengeksekusi penyitaan hak penguasaan lahan seluas dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh koma tujuh puluh tiga hektare.
Hamparan tanah yang meliputi kawasan hutan lindung, zona konservasi, serta area tambang itu diserahkan kembali pengelolaannya kepada Kementerian Kehutanan.
Presiden menegaskan bahwa operasi penertiban berkala ini merupakan potret keseriusan pemerintah dalam mengamankan hak milik publik secara konsisten.
Sepanjang dua tahun masa kepemimpinan nasional berjalan, agenda pemulihan aset serupa diklaim telah dilaksanakan sebanyak delapan kali dengan capaian akumulatif lima puluh dua triliun rupiah.
Namun pihak istana juga melayangkan ultimatum bagi para mafioso yang masih bersikeras melindungi praktik penjarahan kekayaan alam nusantara.
Pemerintah dipastikan tidak akan pernah berkompromi maupun ragu mengambil opsi penindakan hukum secara represif andai upaya persuasif diabaikan.
Sebab segala bentuk gerakan pembersihan internal birokrasi dipastikan akan selalu berhadapan dengan tembok perlawanan dari para penikmat gurita korupsi.
Oleh karena itu, para pelaku diimbau segera memanfaatkan koridor pengakuan dosa sebelum instrumen intelijen negara bergerak melakukan eksekusi penangkapan.
Pilihan menjadi mitra penegak hukum ditempatkan sebagai pintu keluar terbaik bagi individu yang ingin menebus kesalahan masa lalu terhadap bangsa Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok