Repelita [Jakarta] - Instruksi tegas Kepala Negara kepada jajaran otoritas keuangan pusat memicu analisis mendalam mengenai adanya rencana perombakan struktural besar-besaran di tubuh lembaga kepabeanan nasional.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk respons cepat eksekutif tertinggi dalam menanggapi rentetan aduan masyarakat terkait performa buruk serta indikasi penyimpangan operasional di pintu masuk perdagangan internasional.
ADVERTISEMENT
Pengamat sosiologi politik dan hukum, Muslim Arbi, mengonfirmasi bobot politis di balik ketegasan sikap presiden yang mengarah langsung pada posisi pimpinan tertinggi kesatuan kepabeanan tersebut.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, beliau menilai istana sudah mengantongi peta pelanggaran operasional yang terjadi di lapangan.
Ia menguraikan pandangan hukumnya mengenai goyahnya posisi taktis pejabat struktural instansi tersebut dengan memaparkan bahwa “Pernyataan Prabowo itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa posisi Dirjen Bea Cukai saat ini mulai digoyang. Presiden tentu sudah mendapatkan banyak laporan dan informasi di lapangan,”
Nama pimpinan kepabeanan, Djaka Budi Utama, kini menjadi pusat perhatian seiring mencuatnya polemik dugaan keterlibatan oknum birokrasi dalam kasus pemalsuan dokumen muatan barang impor ilegal.
Keseriusan masalah ini dinilai telah melampaui batas toleransi kedinasan normal lantaran berpotensi mengoreksi tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap komitmen reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah.
Terkait komitmen nol toleransi terhadap jaringan mafia perdagangan internasional, ia menggarisbawahi bahwa “Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap aparat yang diduga bermain-main dengan praktik suap maupun mafia impor. Ini penting karena Bea Cukai merupakan pintu strategis keluar masuk barang dan berkaitan langsung dengan penerimaan negara,”
Banyaknya keluhan mengenai penarikan pungutan tidak resmi di wilayah pelabuhan dituding menjadi salah satu indikator rapuhnya pengawasan internal kesatuan loreng kepabeanan tersebut.
Oleh karena itu, jika keberadaan oknum pejabat struktural tertentu dinilai hanya menjadi beban taktis bagi jalannya kabinet, tindakan pencopotan jabatan diproyeksikan bakal segera dieksekusi.
Ia menambahkan catatan evaluasinya mengenai kerentanan sentimen publik di sektor ekonomi tersebut dengan menyatakan “Prabowo paham bahwa sektor kepabeanan sangat sensitif. Jika masyarakat melihat ada dugaan permainan di Bea Cukai dan pemerintah diam saja, maka kepercayaan publik bisa turun,”
Langkah intervensi terbuka ini juga dibaca sebagai bagian dari taktik konsolidasi kekuasaan guna membersihkan ekosistem birokrasi dari para pemburu rente komoditas asing.
Aparat kejaksaan serta komisi anti-rasuah didesak untuk segera turun tangan melakukan penelusuran hukum secara transparan berdasarkan fakta empiris guna memutus spekulasi liar di ruang publik.
Ia mengakhiri analisis hukumnya dengan melayangkan tuntutan ketegasan langkah bagi pemerintah melalui seruan “Kalau memang ada dugaan keterlibatan pejabat dalam praktik suap atau permainan impor, harus dibuka secara terang. Jangan hanya berhenti di isu atau rumor. Pemerintah harus menunjukkan keberanian,”
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi ataupun tanggapan resmi dari pihak jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait analisis politik serta sorotan tajam yang dilemparkan oleh para pengamat hukum tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
