Repelita Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto telah menjajal diplomasi aktif untuk meraup kerja sama terutama dalam rangka mengamankan pasokan minyak Indonesia, dengan Rusia menjadi salah satu negara yang disasar.
Geliat diplomasi Prabowo tersebut dilakukan seiring dengan tantangan gejolak geopolitik di Timur Tengah yang berdampak langsung terhadap pasokan serta harga minyak global.
ADVERTISEMENT
Konflik di Timur Tengah telah berpengaruh terhadap penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia.
Prabowo pun membeberkan bahwa perang yang saat ini sedang berkecamuk di Timur Tengah antara Iran dengan AS dan Israel membawa ancaman krisis energi bagi berbagai negara termasuk Indonesia.
Indonesia pun menurutnya telah melakukan berbagai upaya strategis dalam menghadapi ancaman krisis energi tersebut.
Pada awal April, Prabowo menjalankan kunjungan resmi ke Jepang dan Korea Selatan yang menghasilkan berbagai kerja sama termasuk di bidang energi.
Indonesia berhasil meraup nilai kesepakatan bisnis mencapai US$33,89 miliar atau setara dengan Rp575 triliun dari Jepang dan Korea Selatan.
Prabowo pun mengatakan bahwa tujuan utama menjajal kunjungan ke luar negeri dan menjalin kerja sama adalah untuk mengamankan pasokan energi nasional.
"Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri.
Untuk amankan minyak, ya kita harus ke mana-mana," katanya dalam rapat kerja pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada 8 April 2026.
Beberapa hari setelahnya, Prabowo melanjutkan gerilya diplomatik untuk meraup kerja sama pasokan minyak dengan menyasar Rusia sebagai mitra potensial.
Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow untuk membahas sejumlah kesepakatan strategis.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa dalam lawatan Prabowo ke Rusia, kerja sama di sektor energi menjadi fokus utama pembahasan.
"Pertemuan di Moskow menegaskan peningkatan kerja sama terkait pasokan energi nasional jangka panjang, termasuk cadangan minyak mentah dan LPG," jelasnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (15/4/2026).
Presiden Prabowo pun menugaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melanjutkan pembahasan teknis dengan pihak Rusia secara lebih mendetail.
"Presiden menugaskan Menteri ESDM untuk melakukan pembahasan lanjutan secara lebih detail dengan pihak Rusia di Moskow," tambah Teddy.
Dalam wawancara dengan Channel One Rusia yang dikutip dari Kantor Berita Anadolu pada Selasa (14/4/2026), Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev juga menyebut Indonesia telah mengajukan permintaan pasokan minyak bumi dari negaranya.
"Jika sebelumnya Indonesia lebih banyak membeli produk minyak dari negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Australia, kini mereka mulai mempertimbangkan aspek keandalan pasokan, seiring dengan situasi yang berkembang di kawasan selat," ujarnya.
Tsivilev menegaskan bahwa saat ini tengah berlangsung pembahasan serius untuk merumuskan kontrak jangka panjang dengan skema harga yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan mengambil pasokan dari negara mana pun termasuk Rusia demi memastikan ketersediaan BBM nasional.
"Sekarang kita dalam kondisi selalu membuka opsi dari negara mana saja.
Kita tidak pilih-pilih, yang penting bagi pemerintah adalah menjamin agar BBM di Indonesia tetap ada," ujarnya.
Pakar Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta, Afrimadona, mengatakan langkah Prabowo ke Rusia dapat dipahami sebagai upaya mencari sumber pasokan energi alternatif di tengah gejolak geopolitik global.
"Tetapi risikonya tetap ada, terutama bukan dalam bentuk sanksi otomatis ke Indonesia, melainkan risiko secondary sanctions, hambatan pembiayaan, asuransi, logistik, dan pengawasan lebih ketat dari AS serta Uni Eropa jika kerja sama dilakukan dengan entitas Rusia yang sudah terkena sanksi," kata Afrimadona kepada Bisnis pada Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, diplomasi energi harus dikelola sangat hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan pada ekspor Indonesia ke pasar Barat.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, juga mengingatkan bahwa langkah penjajakan kerja sama minyak ke Rusia berisiko memicu sanksi ekonomi dari Amerika Serikat.
"Kerja sama Rusia tidak mudah, apalagi masih diberlakukan sanksi terhadap pembelian minyak ke Rusia oleh AS," ujarnya.
Ia juga menyoroti keterikatan Indonesia dalam perjanjian dagang dengan AS yang memiliki komitmen pembelian BBM dan LPG dalam jumlah besar.
Menurut Bhima, risiko ini tidak bisa dianggap remeh karena ada potensi sanksi yang dapat merugikan ekonomi, khususnya pelaku usaha yang melakukan ekspor produknya ke AS.
Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan bahwa langkah diversifikasi sumber energi memang perlu dilakukan Indonesia secara menyeluruh agar tidak bergantung pada satu kawasan atau negara tertentu.
Kombinasi pasokan dari Timur Tengah, AS, Rusia, hingga negara-negara Afrika dinilai dapat meningkatkan resiliensi energi nasional.
"Tidak tergantung hanya dari Timur Tengah, tidak tergantung hanya dari Amerika.
Tapi ada Timur Tengah, Amerika, kemudian juga Rusia.
Jadi saya kira ini untuk mengatasi potensi kelangkaan pasokan," ujarnya.
Indonesia pun menurutnya memiliki ketergantungan impor minyak yang sangat besar karena konsumsi nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari sementara produksi domestik terus menurun di kisaran 600.000 hingga 700.000 barel per hari.
"Ketergantungan kita terhadap impor minyak itu besar sekali.
Dari 1,6 juta barel per hari, itu 1,2 juta yang diimpor," ungkapnya.
Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada neraca perdagangan tetapi juga memperbesar risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional ketika terjadi gangguan pasokan global.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
