Repelita [Jakarta] - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras terkait penegakan hukum di Indonesia saat menghadiri upacara HUT ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Rabu, 1 Juli 2026.
Dalam arahannya di hadapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran kepolisian, Presiden menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan wewenang.
ADVERTISEMENT
"Negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan, hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat, hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah," kata Prabowo.
Presiden secara tegas menyoroti praktik penegakan hukum yang tidak boleh lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Ia melarang keras segala bentuk pemanfaatan hukum sebagai instrumen untuk membalas dendam kepentingan politik golongan tertentu.
"Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok mana pun. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum," tegas Prabowo.
Presiden juga menginstruksikan korps kepolisian untuk mengedepankan keadilan dalam melayani masyarakat luas tanpa terkecuali.
"Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman, orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya," tandas Prabowo. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
