Repelita [Jakarta] - Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai memiliki peluang besar menjadikan penyelesaian konflik PSN Rempang Eco City dan Wiraraja GESEIP sebagai titik balik tata kelola investasi nasional.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menyatakan bahwa pemerintah saat ini mewarisi proyek pembangunan sekaligus persoalan tata kelola yang belum terselesaikan.
ADVERTISEMENT
"Bagi Presiden Prabowo, Rempang merupakan kesempatan untuk menunjukkan standar tata kelola yang lebih baik," kata Iskandar kepada RMOL, Selasa, 7 Juli 2026.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya memastikan investasi tetap berjalan.
Yang jauh lebih penting adalah menghadirkan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap negara.
"Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan semata-mata apakah investasi tetap berjalan," kata Iskandar.
Ia mengingatkan bahwa persoalan Rempang tidak bisa dipandang sebagai sengketa investasi semata.
Kasus tersebut juga menyangkut tata kelola administrasi pemerintahan, pengelolaan pertanahan, hingga perlindungan hak masyarakat yang terdampak pembangunan.
Iskandar menyinggung temuan Ombudsman RI yang sebelumnya menyatakan terdapat maladministrasi dalam pengembangan Rempang Eco-City.
Berbagai laporan BPK selama bertahun-tahun juga berulang kali mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.
"Yang dibutuhkan sekarang bukan saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengevaluasi," kata Iskandar.
Menurutnya, sejarah tidak akan mencatat Rempang hanya dari besarnya angka investasi yang diumumkan pemerintah.
Sejarah akan mencatat dari cara negara menyelesaikan persoalan yang muncul setelah proyek berjalan.
"Jika seluruh kekuatan politik hanya menjadikan Rempang sebagai bahan saling menyerang, maka rakyat tidak memperoleh apa-apa," pungkas Iskandar.
Ia berharap pemerintah dapat menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran berharga bagi perbaikan sistem investasi nasional.
Transparansi dan keadilan harus menjadi fondasi utama dalam setiap proyek strategis yang melibatkan hajat hidup orang banyak. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
