Repelita [Jakarta] - Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai sebagai tindakan yang sangat tepat.
Keputusan tersebut diapresiasi karena segera diikuti dengan proses hukum terhadap yang bersangkutan terkait dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis.
ADVERTISEMENT
Pengamat ekonomi sosial, Nurmadi H. Sumarta, memberikan pandangan positif atas ketegasan presiden dalam menyikapi persoalan di lingkungan pemerintahan tersebut.
"Banyak pejabat, menteri warisan Jokowi yang bermasalah secara hukum dan tidak kompeten dan menjadi sandera Prabowo," ujar Nurmadi, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, Dadan Hindayana yang sempat menjadi orang kepercayaan mantan Presiden Joko Widodo telah menjalankan tugasnya di BGN secara tidak profesional.
Nurmadi menyoroti sejumlah indikasi penyimpangan dana negara yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut dalam bentuk pengadaan yang tidak relevan.
"Misalnya pengadaan motor listrik, tablet, seragam, sepatu, kaos kaki, EO, alat makan yang di-mark up. Semuanya tidak terkait pangan dan gizi," ungkap Nurmadi.
Selain praktik penggelembungan anggaran, ia juga mengkritik lemahnya sistem pengawasan dari pihak Kementerian Keuangan serta institusi legislatif terhadap program tersebut.
"Bahkan pengawasan DPR lemah, bahkan seolah nihil," tegasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
