Repelita Jakarta - Dinamika politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi memicu perbincangan hangat mengenai etika kenegaraan dan desakan penegakan moral penyelenggara negara di tingkat nasional.
ADVERTISEMENT
Persoalan ini dikupas secara mendalam dalam sebuah tayangan yang disiarkan lewat kanal YouTube Realita TV pada hari Jumat, 16 Oktober 2026.
Narasumber yang hadir, Marwan Batubara, menekankan pentingnya menempatkan prinsip moral dan nilai Pancasila di atas segala kepentingan politik pragmatis saat ini.
Ia menyebut putusan lembaga hukum tersebut menjadi sebuah momentum krusial bagi publik dan elite politik untuk mendorong perubahan kepemimpinan yang mendasar.
Menurut pandangannya, proses hukum di parlemen seperti menyatakan pendapat dapat segera berjalan tanpa memerlukan tahapan penyelidikan yang panjang.
Hal tersebut dikarenakan rujukan hukum yang kuat dari lembaga peradilan tertinggi sudah tersedia untuk segera ditindaklanjuti.
Pada kesempatan yang sama, mantan Danjen Kopassus Soenarko ikut bersuara dengan menyoroti rusaknya tatanan peradaban hukum di tanah air akibat pembiaran terhadap pelanggaran aturan.
Ia berpendapat bahwa pembenahan etika kebangsaan harus dimulai dari langkah nyata penguasa saat ini dalam menyapu bersih segala bentuk pengaruh kotor masa lalu.
Pemimpin eksekutif maupun legislatif dinilai memiliki kewajiban mutlak untuk menunjukkan keberanian tinggi demi menegakkan keadilan serta kejujuran bagi seluruh masyarakat sipil.
Ia juga menambahkan bahwa kekuasaan hukum serta fisik yang dimiliki oleh aparat pertahanan dan keamanan harus dipergunakan secara optimal untuk menindak pihak-pihak pengacau bangsa.
Narasumber lain, Lim, menambahkan pandangan mengenai pentingnya gerakan moral yang damai dari seluruh lapisan warga Indonesia untuk mengawasi berjalannya kebaikan bersama.
Ia menggarisbawahi bahwa keterlibatan aktif kelompok masyarakat berpendidikan sangat dibutuhkan agar agenda perbaikan negara tidak terhambat oleh kepentingan pihak tertentu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
