Repelita Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo segera menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi menyusul pemecatan tidak dengan hormat terhadap dua perwira tinggi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal pada Minggu, 22 November 2026.
ADVERTISEMENT
Penjelasan komprehensif mengenai dasar hukum penunjukan majelis hakim etik bagi mantan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara tersebut dipaparkan oleh tim narator dalam tayangan kanal YouTube Jadi Gini Ceritanya.
Sebelumnya, sidang etik Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution pada Selasa, 10 November 2026, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Polisi Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026.
Dalam sidang putusan Eko Hadi Santoso yang dipimpin Komjen Polisi Hendro Pandowo bersama empat perwira tinggi berpangkat inspektur jenderal, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko membacakan bahwa pelanggar terbukti melakukan pemufakatan akses ilegal penyadapan.
"Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal akses berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi," bunyi amar putusan yang dibacakan Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Muhammad Choirul Anam yang ikut mengawasi jalannya sidang etik turut mengungkap bahwa meskipun mengajukan banding, Eko Hadi Santoso sempat menyampaikan ucapan penyesalan dan permohonan maaf di hadapan majelis.
"Jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," ujar Muhammad Choirul Anam usai persidangan di Gedung Divisi Propam Polri.
Terkait mekanisme sidang etik bagi Listyo Sigit Prabowo yang menyandang pangkat jenderal bintang empat dan berstatus tersangka Bareskrim sejak 3 November 2026, Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa susunan komisi mengacu pada Pasal 42 Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Aturan perubahan atas kode etik kepolisian tersebut membolehkan anggota majelis sidang etik diisi oleh perwira berpangkat satu tingkat lebih tinggi, setara, hingga maksimal dua tingkat lebih rendah dari perwira yang diperiksa sehingga tidak harus dipimpin jenderal berpangkat lebih tinggi.
Meski demikian, mantan Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Oegroseno dalam tayangan kanal YouTube Mahfud MD pada 17 November 2026 mengusulkan pembentukan Dewan Kehormatan Polri melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mengadili mantan Kapolri.
Di sisi lain, kasus penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto sepanjang tahun 2025 hingga 2026 ini berjalan pada dua jalur terpisah, yakni jalur etik internal Polri serta jalur pidana penyidikan dugaan makar di Bareskrim Polri dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun penjara.
Menutup ulasan dalam tayangan kanal YouTube Jadi Gini Ceritanya tersebut, pihak kepolisian menegaskan komitmen bahwa tidak ada impunitas maupun perlakuan istimewa bagi seluruh personel yang terbukti melanggar hukum dan sumpah jabatan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok