Repelita Jakarta - Elite Partai Keadilan Sejahtera mendesak kepemimpinan dewan perwakilan rakyat untuk segera mengambil tindakan konkret dan bersikap atas gejolak di masyarakat.
Langkah ini menyangkut tuntutan publik terhadap kepastian status hukum keabsahan kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
ADVERTISEMENT
Pernyataan krusial tersebut disampaikan oleh politisi senior fraksi PKS, Mulyanto, melalui sebuah unggahan digital pada 10 Oktober 2026.
Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @tijabar yang memuat rincian desakan resmi terhadap pimpinan parlemen.
Ia meminta dewan perwakilan rakyat segera mengkaji secara mendalam keputusan mahkamah konstitusi mengenai posisi sang wakil presiden yang dinilai tidak memenuhi kriteria kelayakan.
Menurutnya, parlemen memiliki kewajiban moral berdasarkan hukum tata negara untuk mengusut tuntas seluruh polemik secara transparan demi menjaga etika demokrasi nasional.
Mulyanto menggarisbawahi tiga persoalan utama yang terus digugat oleh warga sipil saat ini, yaitu sengketa batas usia minimal, misteri kepemilikan akun fufufafa, dan polemik keaslian ijazah pendidikan.
Ia juga mengimbau jajaran penegak hukum untuk bergerak secara independen dan profesional apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum pidana di dalam pusaran kasus tersebut.
Pernyataan terbuka dari perwakilan rakyat ini pun memicu reaksi berantai dan perdebatan hangat di kalangan netizen yang memadati kolom interaksi media sosial.
Seorang warganet melayangkan kritik tajam terhadap tokoh-tokoh utama pemerintahan yang dinilai tidak berdaya dalam menegakkan konstitusi negara.
Kritik tersebut ditulis oleh akun @patriotiku melalui komentar tertulis, "Prabowo dan Puan Maharani samasama mau mencalonkan diri jadi presiden membela kedaulatan demokrasi dan konstitusi saja dia tidak mampu bagaimana mau membela kedaulatan negara...."
Sementara itu, netizen lain memberikan sindiran terhadap sikap pasif partai-partai politik lain yang terkesan oportunis dalam melihat situasi saat ini.
Hal tersebut diutarakan oleh akun @grokmerah melalui tanggapan singkat, "Nunggu gerbongnya bergerak dulu baru lompat ikutan"
Rasa heran dan kecurigaan atas bungkamnya mayoritas anggota legislatif juga dipertanyakan oleh pengguna platform digital lainnya.
Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh akun @MidiIreng yang menuliskan kalimat tanya, "Yang lainnya kenapa masih diam, tersandera?"
Di sisi lain, desakan agar tokoh politik dari kubu oposisi lainnya ikut menyuarakan kebenaran turut diserukan secara terbuka oleh publik.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh akun @rejal_ajib yang menyatakan, "Tolong bersuaralah juga Pak @AgusYudhoyono karna suaramu ditunggu oleh simpatisan @PDemokrat. Kalo diam berarti anda apatis terhadap rakyat yg bersuara soal penipuannya gibran. Cc @SBYudhoyono @akang_hero @Edhie_Baskoro"
Kejelasan sikap dari para pemangku kebijakan dinilai sangat mendesak agar polemik ini tidak menjadi bom waktu yang menggantung tanpa kepastian hukum yang jelas.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
Politisi senior PKS, Mulyanto, minta Pimpinan DPR segera merespons secara resmi aspirasi masyarakat terkait polemik keabsahan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Mulyanto mendesak pimpinan DPR mengkaji putusan MK soal kedudukan Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat di Pilpres 2024. Ia menekankan DPR punya tanggung jawab konstitusional untuk merespons secara tuntas dan transparan. Tiga isu yang masih dipersoalkan publik: syarat usia, akun Fufufafa, dan ijazah. PKS mendorong penyelesaian sesuai konstitusi, bukan karena faktor personal, melainkan demi etika demokrasi dan kepercayaan publik. Ia juga meminta aparat hukum bertindak profesional jika ada dugaan pidana. Kejelasan dinilai penting agar tidak meninggalkan persoalan menggantung. (Adityo Nugroho https://t.co/ATp8UaWOwy)
— t°Jabar (@tijabar) October 10, 2026
