Repelita [Jakarta] - Gelombang keresahan masyarakat yang mengemuka saat ini tidak sekadar dipicu oleh ragam kebijakan dalam kabinet kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Evaluasi kritis disampaikan oleh pengamat politik Syukur Mandar yang menilai ketidakpuasan publik merupakan tumpukan persoalan dari periode kepemimpinan nasional sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Syukur melalui tayangan di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada 19 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
"Kemarahan rakyat hari ini bukan hanya sekadar mempersoalkan kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi juga kebijakan masa lalu yang menimbun masalah hari ini. Itu juga bagian persoalan oleh publik," ujar Syukur.
Pertimbangan mendalam disarankan agar diambil oleh Presiden Prabowo Subianto terkait warisan masalah dari periode pemerintahan sebelumnya.
Beban utang yang menggunung serta rentetan persoalan yang ditinggalkan selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo patut direspons secara bijak.
"Makanya penting Presiden Prabowo, menghargai, menghormati kemarahan publik terhadap peninggalan sejarah 10 tahun Jokowi berkuasa, hutangnya menumpuk dan banyak persoalan yang ditinggalkan," katanya.
Elemen gerakan mahasiswa serta kelompok masyarakat sipil didorong untuk terus konsisten mengambil peran sentral di tengah situasi sosial saat ini.
"Kekuatan-kekuatan strategis seperti mahasiswa, kelompok civil society ini harus masuk dan menguasai ruang publik," ucapnya.
Penguasaan arena opini publik oleh kelompok kritis dinilai penting agar dinamika sosial yang beraspirasi pada kepentingan rakyat dapat tersalurkan dengan jelas.
Pergerakan arus ketidakpuasan publik diyakini akan mencari saluran tersendiri jika penyelesaian masalah mendasar terus diabaikan.
Kemunculan riak gejolak di wilayah Aceh serta pergerakan di Papua diingatkan agar tidak dipandang sebagai fenomena biasa belaka.
"Kemarahan publik akan diluapkan perlahan-lahan sambil mencari jalannya," ujar Syukur.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
