Repelita Jakarta - Analis politik dan militer dari Universitas Nasional Doktor Selamat Ginting mendesak agar jenderal bintang empat aktif Jenderal Dedi Prasetyo turut diperiksa dalam pengusutan kasus dugaan makar dan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Pernyataan kritis tersebut disampaikan oleh Doktor Selamat Ginting saat berdialog dengan sejarawan Indra J Piliang dalam program Madilog yang ditayangkan di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Jumat, 20 November 2026.
ADVERTISEMENT
Menurut Selamat Ginting, Dedi Prasetyo memiliki irisan posisi yang sangat strategis karena menjabat sebagai Wakapolri pada masa kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo sehingga patut didalami apakah ia mengetahui pergerakan kelompok tersebut.
Ia juga menyoroti langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) baru terkait mekanisme sidang kode etik bagi perwira tinggi berpangkat bintang empat alih-alih menunjuk langsung Dedi Prasetyo untuk memimpin sidang etik terhadap mantan atasannya.
"Prastio itu yang bersangkutan adalah wakapori eranya kapori Listi Prabowo Patut diperiksa juga apakah tidak tahu ada gerakan gerombolan ini kalau kemudian dia menjadi bagian dari rezimnya LSP maka Kapori membuat Perpol Kita bisa analisis dari situ," ujar Selamat Ginting dalam tayangan tersebut.
Selain menyoroti internal kepolisian, Selamat Ginting menekankan bahwa gelar perkara yang dilakukan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung membuktikan bahwa perkara ini bukan sekadar tindak pidana penyadapan biasa, melainkan sudah memenuhi unsur pidana makar.
Ia menduga terdapat tempat penyimpanan logistik tersembunyi di wilayah Jakarta berupa uang, amunisi, maupun emas dalam jumlah besar yang dipersiapkan untuk melancarkan aksi makar tersebut, seraya mengaitkannya dengan temuan bungker senjata di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, yang hingga kini belum tuntas.
Selamat Ginting turut mendesak agar pemeriksaan juga menyasar personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) serta pihak di lingkungan ring satu istana guna menelusuri bagaimana jalur komunikasi khusus presiden bisa ditembus alat penyadap.
"Nah kalau kemudian presiden disadap berarti ada yang enggak aman jalurnya enggak aman Berarti kemungkinan ada penyusupan yang dilakukan di dalam," tegasnya.
Lebih jauh, ia menilai pengusutan kasus makar ini berkelindan erat dengan dinamika politik nasional, termasuk pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden serta dugaan penempatan ribuan personel polisi di berbagai kementerian dan lembaga melalui peraturan kapolri sebelumnya.
Untuk menjamin objektivitas penyelidikan yang melibatkan unsur intelijen, militer, dan kepolisian, Selamat Ginting mengusulkan agar pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan BIN, BAIS, BSSN, PPATK, hingga kalangan akademisi dan aktivis.
Menutup perbincangan di kanal YouTube Forum Keadilan TV tersebut, Selamat Ginting mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang melakukan mutasi besar-besaran terhadap ratusan perwira guna membersihkan sisa-sisa jaringan pembangkangan di tubuh institusi kepolisian.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok