Repelita Jakarta - Kebijakan pengalihan pengelolaan dana pensiun pekerja dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) masing-masing pemberi kerja ke lembaga negara menuai kritik tajam di platform media sosial Threads pada Jumat, 20 November 2026.
ADVERTISEMENT
Sorotan keras tersebut pertama kali disampaikan oleh akun @mediaaskar yang dimiliki oleh Media Wahyudi Askar melalui sebuah utas berantai yang telah dilihat lebih dari 16 ribu kali.
Dalam unggahan pembukanya, pemilik akun tersebut menilai langkah pemerintah mengambil alih pengelolaan tabungan hari tua tanpa persetujuan pemilik dana sebagai bentuk tindakan sewenang-wenang terhadap kalangan pekerja dan kelas menengah.
"Dana pensiun pekerja sekarang dikelola oleh lembaga negara, bukan lagi DPLK masing2 pemberi kerja.
Jahat sekali pengelola negara. Tidak pernah minta izin, tiba2 seenaknya memutuskan kebijakan.
Lengah sedikit, uang tabungan pekerja masuk dan diputar di lembaga negara.
Berhentilah memeras kelas pekerja!
Disaat oligarki disekitar penguasa dapat konsesi, insentif pajak, dan insentif kredit, KELAS MENENGAH DIPERAS.
Premanisme kebijakan modern.
Semoga video ini bisa menjadi refleksi," tulis akun @mediaaskar pada utas pertamanya.
Pada bagian lanjutan utasnya, Media Wahyudi Askar meminta para pemangku kebijakan untuk meninjau ulang aturan tersebut sebelum diterapkan lebih jauh.
"Masih ada waktu bagi pengambil kebijakan untuk “berpikir”.
Please," tulis akun @mediaaskar pada bagian kedua utasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa tidak ada alasan mendesak bagi negara untuk mengelola langsung dana tersebut mengingat rekam jejak pengelolaan lembaga keuangan pelat merah di masa lalu serta kondisi defisit fiskal saat ini.
Sebagai jalan keluar, ia menawarkan mekanisme penegakan hukum bagi perusahaan yang lalai membayar pesangon atau menyerahkan pengelolaan dana kepada pihak ketiga yang independen dengan pengawasan ketat lintas pihak.
"Tidak ada urgensi dikelola oleh “lembaga negara”. Terlebih dg inkompetensi pengelola negara dan defisit fiskal yg sekarang
Opsinya penindakan hukum utk perushaan yg tidak bayar pesangon.
Opsi kedua, juga bisa dikelola lembaga lembaga pihak ketiga INDEPENDEN yang mengelola, dibawah regulasi yg ketat dan pengawasan dari perusahaan, asosiasi pekerja dan negara, seperti bbrp negara di Eropa.
Apa yg terjadi pada Asabri dan jiwasraya harus dijadikan pelajaran," jelas akun @mediaaskar dalam unggahan ketiganya.
Menutup rangkaian utasnya, pemilik akun tersebut kembali menekankan agar pemerintah tidak bersikap otoriter dan lebih mengedepankan kebijaksanaan dalam merumuskan regulasi yang menyangkut hak finansial buruh.
"Negara juga tidak boleh sewenang-wenang “memaksa”
Semoga pejabat diatas sana berpikir dengan bijak," tutup akun @mediaaskar pada unggahan keempatnya.
Pernyataan kritis ini langsung memantik beragam tanggapan dari pengguna Threads lainnya di kolom komentar maupun kutipan unggahan.
Akun @hidupitubelajar99 menyinggung saran yang pernah dilontarkan oleh Basuki Tjahaja Purnama terkait penelusuran aset pejabat negara sebagai alternatif penerimaan ketimbang membebani pekerja.
"Pak Ahok @basukibtp sudah memberi saran tambahan untuk itu.
Kejar yg HIBAH HIBAH di harta pejabat. Jangan kayak katanya gibran. Berburu di kebun binatang," komentar akun @hidupitubelajar99.
Sementara itu, akun @riniarini20 menyoroti sisi kemanusiaan di balik uang pensiun yang menjadi tumpuan hidup utama bagi para pekerja lanjut usia maupun mereka yang berhenti bekerja akibat kondisi kesehatan permanen.
"Gaji pensiun itu artinya gaji orang² yg mayoritas sdh sepuh ya kan?
Ada sih bbrp yg terpaksa dipensiunkan krn bbrp pertimbangan spt misalnya sakit permanen? Usia msh produktif tp tdk mampu melakukan perkerjaan dengan proper.
Belum lagi ada yg dalam kondisi sudahlah sepuh + sakit + tanpa keluarga? 😢
SEJAHAT-SESAKIT-SEDURHAKA itu ya negara ini? Na'udzubillaahi min dzalik," tulis akun @riniarini20 mengutip unggahan tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads